JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Dwi Priyatno memastikan selama berlangsungnya kampanye terbuka menjelang Pemilihan Umum Legislatif 2014 ini, kondisi keamanan dan ketertiban di Jakarta dan sekitarnya relatif aman dan kondusif. Polda belum menerima ada laporan tindak pidana terkait pemilu.
”Pers dan masyarakat luas bisa melihat bagaimana pengamanan yang dilaksanakan Polri. Kami semua bersinergi, bekerja sama, berkoordinasi, berkomunikasi, berkomitmen, dan berintegrasi,” kata Dwi kepada wartawan di Jakarta, Selasa (1/4) siang.
Sebelumnya, ia menjelaskan dalam melaksanakan Operasi Mantap Brata Jaya 2014 telah disiagakan sekitar 30.000 personel pengamanan untuk kelancaran pelaksanaan pemilu legislatif ini. Personel keamanan tersebut termasuk bantuan personel dari TNI dan instansi terkait.
Pengerahan personel keamanan, khususnya anggota Polri, dimaksudkan agar masyarakat melihat kehadiran mereka dan merasa aman untuk melaksanakan dan berpartisipasi dalam setiap tahapan pemilu, khususnya saat hari pemungutan suara nanti.
Menurut Dwi, di wilayah hukum polda ada 41.000 tempat pemungutan suara (TPS). Dari jumlah tersebut, 39.000 TPS dikategorikan aman. Sisanya masuk kategori rawan tingkat satu dan rawan tingkat dua.
Potensi kerawanan tersebut berdasarkan perhitungan kepolisian yang dilihat dari faktor geografis, semisal di Kabupaten Kepulauan Seribu. ”Lainnya, rawan karena masih ada faktor resistensi serta potensi bentrokan karena persoalan sosial dan ekonomi,” katanya.
Sejauh ini belum ada laporan tentang bentrokan di antara dua massa pendukung parpol berbeda atau calon anggota legislatif berbeda. Belum lama ini memang ditangkap seorang laki-laki yang merusak sejumlah atribut kampanye yang dipasang di Pejaten Barat, Jakarta Selatan. Pelaku pun diamankan. Dalam pemeriksaan, pelaku terbukti penyandang gangguan kejiwaan. Pelaku tidak bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum.
Dwi mengatakan, dalam dinamika kehidupan dan perkembangan masyarakat, masalah selalu saja ada. Masalah muncul akibat gesekan sosial, ekonomi, dan budaya.
”Tidak akan pernah tercipta zero crime, siapa pun Kapolda atau Kapolri. Bagi Polda Metro, yang penting niat ingsun untuk menciptakan kondisi masyarakat yang lebih aman,” katanya. (RTS)
