Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Renggo Dianiaya, Laporan Siswa Dicueki Guru Piket

Kompas.com - 08/05/2014, 09:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Terkait tewasnya Renggo Khadafi (11), pihak Sudin Dikdas Jakarta Timur telah memeriksa semua guru dan kepala sekolah. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian diurai dalam berita acara pemeriksaan.

"Dari temuan itu, akan menjadi bahan pertimbangan, di mana, tadi Gubernur telah menginstruksikan agar kepala sekolah dicopot. Tapi, kami tetap harus melalui rapat Badan Pertimbangan Jabatan di Dinas Pendidikan," kata Kepala Suku Dinas Pendidikan Dasar (Dikdas) Jakarta Timur Nasrudin, Rabu (7/5/2014).

Namun, lanjutnya, temuan tersebut memang memberatkan pihak sekolah. Pasalnya, ketiga temuan itu merupakan kelalaian pihak sekolah dalam mengawasi para murid.

"Sanksi terberatnya adalah pencopotan jabatannya sebagai Kepsek. Maka akan dikembalikan kepada jabatan fungsionalnya sebagai guru. Termasuk dengan sanksi kepada guru piket," ucap Nasrudin.

Berikut tiga temuan Sudin Dikdas Jakarta Timur di SDN Makasar 09 Pagi:
1. Saat kejadian, Kepala Sekolah tidak masuk karena sakit
2. Saat itu ada guru piket, tetapi hanya diam di ruangannya
3. Saat itu guru piket menerima laporan dari siswa, ada murid dipukuli kakak kelasnya di ruang kelas VB. Namun, guru justru tidak mengeceknya.

Terkait nasib Kepala Sekolah SD 09 Makasar, Nasrudin mengatakan, pencopotan Sri Hartini masih menunggu surat keputusan dari Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta dan Badan Kepegawaian Daerah DKI Jakarta.

"Kami sudah menyerahkan BAP (berita acara pemeriksaan—red) atas Sri Hartini ke Disdik DKI. Karena BAP itu kan harus dilakukan berjenjang, ya tunggu saja hasilnya," kata Nasrudin.

Saat ini, lanjut Nasrudin, Sri Hartini masih menjabat sebagai Kepala Sekolah.

Sementara itu, Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Istaryatiningtyas mengatakan, untuk penanganan kasus tersebut, ada beberapa tahap yang harus dilakukan.

"Ada birokrasi atau tahapan yang harus dilalui dalam proses pemberhentian seorang pejabat di DKI, termasuk kepala sekolah. Jadi semuanya ada prosedurnya," tuturnya.

Hal tersebut, kata dia, mengacu pada PP Nomor 53/2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. "Kemarin, BAP sudah dilakukan di tingkat Sudin Dikdas Jakarta Timur, selanjutnya pada hari ini Disdik DKI melakukan BAP ulang dan hasilnya dikirim ke BKD DKI," paparnya. (suf)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Marak Pelat Nomor Palsu di Jakarta, Pedagang: Saya Enggak Berani Kalau Tak Sesuai STNK

Marak Pelat Nomor Palsu di Jakarta, Pedagang: Saya Enggak Berani Kalau Tak Sesuai STNK

Megapolitan
Kabel di Jalan Ahmad Yani Bogor Semrawut, Warga Khawatir Bahayakan Pengguna Jalan

Kabel di Jalan Ahmad Yani Bogor Semrawut, Warga Khawatir Bahayakan Pengguna Jalan

Megapolitan
Cita-cita sejak Kecil Buat Pemilik Pajero Dikejar Polisi di Tol Jatiasih lalu Ditilang

Cita-cita sejak Kecil Buat Pemilik Pajero Dikejar Polisi di Tol Jatiasih lalu Ditilang

Megapolitan
Bocah di Bekasi Tewas di Lubang Galian Air, Polisi Temukan Indikasi Praktik Dukun di Rumah Pelaku

Bocah di Bekasi Tewas di Lubang Galian Air, Polisi Temukan Indikasi Praktik Dukun di Rumah Pelaku

Megapolitan
Tolak Tapera, Pekerja Singgung Kasus Korupsi Asabri dan Jiwasraya

Tolak Tapera, Pekerja Singgung Kasus Korupsi Asabri dan Jiwasraya

Megapolitan
Bocah di Bekasi yang Ditemukan Dalam Lubang Galian Air Diduga Tewas karena Dibekap

Bocah di Bekasi yang Ditemukan Dalam Lubang Galian Air Diduga Tewas karena Dibekap

Megapolitan
Saat Orang Berlomba-lomba Ingin Jadi Pejabat di Jalanan, Gunakan Pelat Dinas Palsu agar Bebas Hambatan...

Saat Orang Berlomba-lomba Ingin Jadi Pejabat di Jalanan, Gunakan Pelat Dinas Palsu agar Bebas Hambatan...

Megapolitan
Tolak Tapera, Warga: Kesannya kayak Dipaksa Punya Rumah, padahal Masih Banyak Kebutuhan Lain

Tolak Tapera, Warga: Kesannya kayak Dipaksa Punya Rumah, padahal Masih Banyak Kebutuhan Lain

Megapolitan
Dharma Pongrekun-Kun Wardana Diminta Perbaiki Data 500.000 Pendukung untuk Bisa Maju pada Pilkada DKI 2024

Dharma Pongrekun-Kun Wardana Diminta Perbaiki Data 500.000 Pendukung untuk Bisa Maju pada Pilkada DKI 2024

Megapolitan
Pemerintah Disarankan Memperbesar Subsidi Rumah Dibanding Mewajibkan Tapera

Pemerintah Disarankan Memperbesar Subsidi Rumah Dibanding Mewajibkan Tapera

Megapolitan
Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 3 Juni 2024

Jadwal dan Lokasi Samsat Keliling di Jakarta 3 Juni 2024

Megapolitan
Hilang 3 Hari, Bocah Perempuan di Bekasi Ditemukan Tewas di Dalam Lubang Galian Air

Hilang 3 Hari, Bocah Perempuan di Bekasi Ditemukan Tewas di Dalam Lubang Galian Air

Megapolitan
Warga: Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah, Masyarakat Cuma Jadi Roda Pemenuh Hasrat Kekuasaan

Warga: Tapera Hanya Mempertimbangkan Kebutuhan Pemerintah, Masyarakat Cuma Jadi Roda Pemenuh Hasrat Kekuasaan

Megapolitan
Daftar Lokasi SIM Keliling Jakarta 3 Juni 2024

Daftar Lokasi SIM Keliling Jakarta 3 Juni 2024

Megapolitan
Dharma Pongrekun Diberi Waktu hingga 7 Juni 2024 untuk Memperbaiki Berkas Syarat Maju pada Pilkada DKI

Dharma Pongrekun Diberi Waktu hingga 7 Juni 2024 untuk Memperbaiki Berkas Syarat Maju pada Pilkada DKI

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com