Jakarta Masih Setengah Baru

Pengamat perkotaan asal Universitas Triksati, Nirwono Yoga, mengatakan, kebijakan dari Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Jokowi Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama, masih belum maksimal. Menurut dia, program itu tidak dikerjakan secara tuntas sehingga menyebabkan munculnya berbagai masalah.

"Program yang seharusnya Jakarta Baru saya nilai masih sebagai 'Jakarta Setengah Baru'," kata Nirwono.

Menurut dia, bagaimana pun masyarakat perlu memberikan apresiasi kepada Pemprov DKI karena telah memunculkan gagasan melalui program-program unggulan, seperti KJP, KJS, lelang jabatan di birokrasi Pemprov DKI, dan penataan kawasan padat penduduk dengan cara kampung deret.

"Itu memang harus kita apresiasi walaupun belum sempurna, seperti banyak penerima KJP yang tidak tepat sasaran dan hasil lelang jabatan yang belum bekerja seperti optimal," tuturnya.

Sementara itu, untuk penataan kawasan padat penduduk, sebenarnya hanyalah jangka pendek saja. Menurut dia, kampung deret hanyalah penataan lingkungan dan rumah. Akan tetapi, mengatasi kawasan padat penduduk belum berhasil dilaksanakan.

"Seharusnya dibangun rumah susun yang diberikan kepada warga Jakarta," ujarnya.

Penanganan banjir dengan menormalisasi Waduk Pluit, Waduk Ria Rio, tampaknya belum bisa mengatasi masalah tahunan DKI Jakarta. Sebab, waduk  yang ada di Jakarta ada 44 dan 14 situ. Sementara itu, saat ini, baru dua waduk yang dinormalisasi.

"Tahun ini Jakarta akan tetap terendam banjir. Kita juga harus memperhatikan di pantai utara sebagai tempat akhir dari air. Saat ini kondisinya sangat memprihatinkan sekali karena penuh dengan sampah," katanya.

Sementara itu, upaya penanganan kemacetan dengan upaya penambahan bus transjakarta dan pembangunan moda transportasi masal berbasis rel, yaitu monorel dan MRT, seperti berjalan di tempat. Sebab, pengadaan bus terkendala karena mengalami kasus. MRT akan molor karena permasalahan dengan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Persoalan paling klimaks adalah kembali mangkraknya monorel.

"Jadi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta belum bisa mengubah budaya masyarakat dari menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi publik sehingga Jakarta masih akan dilanda macet," ujarnya.

Oleh karena itu, dia meminta Pemprov DKI mengerjakan segala program-program yang belum selesai dikerjakan agar masyarakat bisa mendapatkan manfaat dari pembangunan yang dilakukan (bin)