Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika ERP Berlaku, Pengendara Jangan Coba-coba Nakal!

Kompas.com - 16/07/2014, 12:30 WIB
Fitri Prawitasari

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Penerapan jalur berbayar atau electronic road pricing (ERP) di sejumlah ruas jalan Jakarta pada Januari 2015 mendatang memanfaatkan perangkat on-board unit (OBU) bagi tiap kendaraan yang berhak melintas. Dengan adanya alat ini, kenakalan pengendara akan terekam.

Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Restu Budi Mulya mengatakan, penggunaan OBU nantinya akan dapat mencatat pelanggaran yang dilakukan kendaraan yang melalui ruas jalur tersebut.

"Setiap kendaraan yang sudah terpasang OBU akan terpantau di jalan. Setiap yang melakukan pelanggaran akan tercatat melalui OBU-nya itu," katanya di Mapolda Metro Jaya, Rabu (16/7/2014).

Namun, penerapan OBU itu masih menyesuaikan data elektronik dari pengguna kendaraan atau electronic registration and identification (ERI) untuk setiap kendaraan di Jakarta. Hal ini dilakukan dengan bekerja sama dengan Dinas Perhubungan DKI Jakarta.

"Kita sendiri sedang lengkapi ERI, kemudian sesuai data dengan pihak Pemda," ujarnya.

Setelah penyesuaian ERI, lanjutnya, nantinya akan tercipta electronic law enforcement (ELE) yang digunakan sebagai bentuk penegakan hukum bila ERP sudah dijalankan.

Dalam keterangan terpisah, Kepala Subdit Keamanan dan Keselamatan Ditlantas Polda Metro Jaya AKBP Irvan Prawirayuda mengatakan, hingga saat ini belum ditetapkan bentuk penindakan penilangan bagi pengendara yang melakukan pelanggaran.

"Proses hukumnya masih dirancang dan dibicarakan, termasuk dengan Pemda," ujarnya.

ERP direncanakan diterapkan pada Januari 2015. Namun, penerapan ERP telah diuji coba pada Selasa (15/7/2014) pagi oleh Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Uji coba dilakukan dengan menyinkronkan on-board unit (OBU) sebagai syarat dapat melintas jalur tersebut dan gerbang elektronik.

Rencananya, uji coba akan berlangsung selama tiga bulan mendatang. Adapun gerbang elektronik saat ini sudah dipasang di depan Gedung Panin Bank, Jalan Sudirman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dharma Pongrekun Unggah 840.640 Dukungan Warga DKI ke Silon, KPU: Syarat Minimal Terpenuhi

Dharma Pongrekun Unggah 840.640 Dukungan Warga DKI ke Silon, KPU: Syarat Minimal Terpenuhi

Megapolitan
Istri Oknum Pejabat Kemenhub Akui Suaminya Ucap Sumpah Sambil Injak Kitab Suci

Istri Oknum Pejabat Kemenhub Akui Suaminya Ucap Sumpah Sambil Injak Kitab Suci

Megapolitan
Polisi Tangkap Pelaku Tabrak Lari di Gambir yang Sebabkan Ibu Hamil Keguguran

Polisi Tangkap Pelaku Tabrak Lari di Gambir yang Sebabkan Ibu Hamil Keguguran

Megapolitan
Polisi Akan Datangi Rumah Pemilik Fortuner yang Halangi Perjalanan Ambulans di Depok

Polisi Akan Datangi Rumah Pemilik Fortuner yang Halangi Perjalanan Ambulans di Depok

Megapolitan
Polisi Selidiki Kasus Penistaan Agama yang Diduga Dilakukan Oknum Pejabat Kemenhub

Polisi Selidiki Kasus Penistaan Agama yang Diduga Dilakukan Oknum Pejabat Kemenhub

Megapolitan
Viral Video Perundungan Pelajar di Citayam, Korban Telepon Orangtua Minta Dijemput

Viral Video Perundungan Pelajar di Citayam, Korban Telepon Orangtua Minta Dijemput

Megapolitan
Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Curhat Warga Rawajati: Kalau Ada Air Kiriman dari Bogor, Banjirnya kayak Lautan

Megapolitan
Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Heru Budi Bakal Lanjutkan Pelebaran Sungai Ciliwung, Warga Terdampak Akan Didata

Megapolitan
Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Ibu Hamil Jadi Korban Tabrak Lari di Gambir, Kandungannya Keguguran

Megapolitan
Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Jawab Kritikan Ahok Soal Penonaktifan NIK KTP, Heru Budi: Pemprov DKI Hanya Menegakkan Aturan

Megapolitan
Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Paus Fransiskus ke Indonesia September 2024, KWI: Bawa Pesan Persaudaraan Umat Manusia

Megapolitan
Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Diterima Jadi Polisi, Casis Bintara Korban Begal: Awalnya Berpikir Saya Gagal

Megapolitan
Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Polisi Kantongi Identitas Pengemudi Fortuner yang Halangi Laju Ambulans di Depok

Megapolitan
Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Dapat Ganti Untung Normalisasi Ciliwung, Warga Rawajati Langsung Beli Rumah Baru

Megapolitan
Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Tak Gentarnya Jukir Liar di Minimarket, Masih Nekat Beroperasi meski Baru Ditertibkan

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com