"Untuk Beralih ke BBG, Orang Jakarta Butuh Revolusi Budaya"

"Bila (jajaran) Pemprov DKI telah banyak yang memakai kendaraan berbahan bakar gas, nanti masyarakat akan meniru," ujar Vice President Corporate Communication Perusahaan Gas Negara (PGN) Ridha Ababil, Rabu (13/8/2014). Bila hal ini terjadi, lanjut dia, akan dengan sendirinya banyak stasiun pengisian bahan bakar gas bermunculan.

"Kalau penambahan SPBG di Jakarta tentu harus ada jaminan konsumen pengguna BBG. Jangan sampai kami sudah bikin banyak SPBG tetapi tidak ada masyarakat yang gunakan," kata Ridha. Menurut dia, PGN sudah siap membangun 20 SPGB pada saat ini.

Ridha mengatakan setiap SPBG butuh dana Rp 20 miliar untuk pembangunannya. Adapun setiap Mobile Refuelling Unit (MRU) butuh dana Rp 10 miliar untuk pengadaannya. Namun, kata dia, PGN terkendala kesediaan lahan di lokasi strategis untuk SPBG maupun MRU itu.

Sebagai solusi, ujar Ridha, PGN berencana meminjam lahan milik Pemprov DKI. "Lokasi yang strategis dan dapat dijangkau masyarkat dapat membantu menyukseskan program konversi BBM ke BBG," kata dia.

Jawaban Basuki soal tantangan pakai BBG

Sebelumnya, PGN mengusulkan Gubernur DKI Joko Widodo dan wakilnya, Basuki Tjahaja Purnama, untuk mulai menggunakan kendaraan dinas yang menggunakan BBG. PGN bahkan menawari penyediaan kendaraan itu.

"Itu untuk contoh agar masyarakat DKI tahu kalau pemimpinnya berkomitmen sehingga masyarakat ikut memakai gas," kata Ridha, Selasa (12/8/2014).

Menanggapi hal tersebut, Basuki meminta PGN membenahi terlebih dahulu internal perusahaan itu. Menurut Basuki, para pejabat PGN masih banyak yang belum memakai bahan bakar gas. "Sekarang Dirut PGN saja pakai Lexus," kecam dia. "Kalau nantang, mending ditantang semua. Presiden juga disuruh pakai gas dong kalau gitu."

Basuki juga berpendapat PGN masih kesulitan memenuhi pasokan BBG di Jakarta. Menurut dia, semua mobil dinas di lingkungan Pemprov DKI sudah dilengkapi konverter kit BBM ke BBG tetapi tak bisa memakai gas karena jumlah SPBG belum memadai.