Gerindra: Secara Etika, Pendamping Ahok Harusnya dari Gerindra

"Jadi kalau bicara etika, harusnya malah ini porsi miliknya Gerindra," katanya kepada Kompas.com, Rabu (27/8/2014).

Sanusi menilai, pada Pilkada DKI 2012, ada kesepakatan bahwa posisi gubernur adalah milik PDI-P yang diwakili oleh Joko "Jokowi" Widodo, sementara wakilnya milik Gerindra yang diwakili Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama.

"Kalau Pak Basuki kemudian naik menjadi gubernur itu bukan karena diusulkan, tapi karena amanat konstitusi yang juga didasarkan atas etika yang disepakati di awal," jelas dia.

Meski demikian, Sanusi mengatakan Gerindra tidak akan egois memaksakan kedua calon harus dari pihak mereka. Sesuai UU 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, jabatan kepala daerah diusung oleh partai pengusung, dalam hal ini partai pengusung ada dua, yakni PDI-P dan Gerindra.

"Gerindra tetap mempersilakan PDI-P untuk mengajukan. Jadi Gerindra 1, PDI-P 1. Nanti biar anggota DPRD yang memilih," ujar pria yang akrab disapa Uci itu.

Sebelumnya, Sanusi mengatakan, ada kemungkinan partainya akan mengusung calon non-kader. Tak hanya itu, Gerindra nantinya juga akan mempertimbangkan masukan Ahok mengenai figur yang pas untuk mendampinginya.

Sanusi menjelaskan, partainya telah pernah beberapa kali mengusung calon non-kader pada beberapa pemilihan kepala daerah, seperti saat mengusung Ahok sebagai cawagub mendampingi Jokowi pada Pilkada DKI 2012, dan Ridwan Kamil sebagai calon wali kota pada Pilwako Bandung 2013.

"Gerindra itu unik. Jadi nanti yang diusung bisa kader, bisa juga non-kader. Contohnya Ahok dan Ridwan Kamil bukan kader Gerindra. Kita nanti akan menyerap keinginan Pak Ahok, dan menyelaraskannya dengan keputusan partai," kata dia.