Penerapan Tiket Elektronik Transjakarta di Semua Koridor Terancam Berantakan

Penyebabnya adalah masalah hukum yang menjerat Bank DKI sehubungan dengan belum dibayarkannya biaya sarana pendukung tiket elektronik yang telah dibangun oleh PT Megah Prima Mandiri di koridor IV (Pulogadung-Dukuh Atas) dan koridor VI (Ragunan-Dukuh Atas).

Kepala  Unit Pengelola (UP) Transjakarta, Pargaulan Butarbutar, mengatakan, sepanjang masalah hukum antara Bank DKI dan PT Megah Prima Mandiri masih berlangsung, maka koridor IV dan koridor VI tak akan pernah bisa menerapkan tiket elektronik.

"Koridor IV dan koridor VI belum menggunakan sistem e-ticketing karena ada proses pengadilan antara Bank DKI dan vendor penyedia tiket," kata Pargaulan saat dihubungi, Kamis (4/9/2014).

Pargaulan mengatakan, masalah hukum yang terjadi antara Bank DKI dan PT Megah Prima Mandiri merupakan salah satu alasan kenapa sampai saat ini tak ada satupun halte di koridor IV dan VI yang menerapkan tiket elektronik.

Padahal, Ragunan-Dukuh Atas merupakan koridor yang selama ini tergolong padat penumpang karena melewati kawasan Warung Buncit, Mampang Prapatan, dan Jalan Rasuna Said.

"Selama proses hukum antar keduanya belum selesai, maka koridor IV dan VI tetap akan melayani penumpang dengan sistem penjualan tiket kertas," ujar Pargaulan.

Diberitakan sebelumnya, saat ini Bank DKI sedang dalam status tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pihak penggugat adalah PT Megah Prima Mandiri, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT yang merupakan vendor tiket elektronik yang membangun sarana pendukung tiket elektronik di koridor IV dan koridor VI. [Baca: Salahi Kontrak "E-ticketing", Bank DKI Digugat ke Pengadilan]