Ahok: Dulu Gerindra Tarik Saya dari Golkar karena Janji Perjuangkan Pilihan Rakyat

"Saya bilang dari awal, kalau saya ini tidak pernah loyal kepada partai yang tidak sesuai konstitusi. Saat Pilkada 2012 lalu, Gerindra menarik saya dari Golkar dan mengarahkan perjuangkan pilihan rakyat. Kenapa sekarang malah memiliki pandangan pilkada melalui DPRD? Konsisten dong," kata Ketua Bidang Politik DPP Partai Gerindra itu, di Balaikota, Selasa (9/9/2014).

Basuki menjelaskan, apabila pilkada dipilih melalui DPRD maka Jokowi-Basuki tidak akan memimpin Ibu Kota. Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli-lah yang akan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. [Baca: Tidak Sependapat dengan Partai, Gerindra Akan Panggil Ahok]

Sebab, melihat komposisi DPRD DKI 2009-2014 lalu, hanya PDI Perjuangan dan Partai Gerindra yang mendukung pasangan Jokowi-Basuki. [Baca: Jika Kepala Daerah Dipilih DPRD, Ahok Ancam Keluar dari Gerindra]

Soal pernyataan Wakil Ketua Umum DPP Partai Gerindra Fadli Zon yang menyebutkan pemilihan kepala daerah langsung memicu konflik, Basuki kembali tak sependapat.

Fadli mengatakan, pemilihan kepala daerah langsung lebih banyak mudaratnya. Misalnya, pemilihan kepala daerah di Papua yang diwarnai dengan pembakaran kantor DPRD.

"Berarti kamu (Fadli Zon) menghina. Kenapa kemarin pilkada di Jakarta tenteram? Kalau memang sudah tidak sesuai, ya harus keluar (dari Gerindra)," kata pria yang disapa Ahok itu.

Sekadar informasi, usulan pemilihan kepala daerah melalui DPRD tengah dibahas oleh Panja Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) dengan Kementerian Dalam Negeri.

Parpol Koalisi Merah Putih berubah sikap setelah berakhirnya proses pemilu presiden di Mahkamah Konstitusi.

Berdasar catatan Kompas, pada pembahasan Mei 2014, tidak ada fraksi di DPR yang memilih mekanisme pemilihan gubernur oleh DPR. Namun, sikap parpol Koalisi Merah Putih berubah pada 3 September 2014.

Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, PKS, dan Partai Demokrat memilih mekanisme pemilihan gubernur, bupati, serta wali kota oleh DPRD.

Awalnya, hanya Partai Demokrat dan PKB yang memilih mekanisme dipilih oleh DPRD pada pembahasan Mei 2014. Sikap fraksi lalu berubah pada September 2014. Partai Gerindra, Golkar, PAN, PPP, dan Demokrat juga memilih mekanisme kepala daerah dipilih oleh DPRD.