Ombudsman Laporkan Temuan Pungli Perizinan DKI ke Ahok

Ketua Ombudsman RI Danang Girindrawardana menyerahkan rekomendasi laporan pungutan liar (pungli) tersebut kepada Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama.

"Kami memberikan dokumen saran dan perbaikan untuk pelayanan publik dan perizinan kepada Pak Wagub," kata Danang, seusai pertemuan dengan Basuki, di Balaikota Jakarta, Senin (29/9/2014). [Baca: Ahok Kantongi Nama-nama PNS yang Melakukan Pungli Pengurusan Izin]

Danang menjelaskan, jumlah PNS DKI adalah yang tersbesar di Indonesia dengan sekitar 72.000 pegawai. Tak sedikit dari mereka yang masih melakukan pungli di perizinan. Padahal, lanjut dia, di jajaran pejabat paling tinggi, sudah mau berubah mengikuti ritme kerja Jokowi-Basuki.

Jadi, Ombudsman menilai belum ada komitmen untuk mengubah pelayanan masyarakat menjadi lebih baik antara gubernur, wagub, sekda, dan aparatur pejabat serta PNS di bawahnya.

"Untuk mengubah hal tersebut, harus dilakukan upaya keras. Kalau tidak, ya tidak akan berhasil. Pemprov DKI harus berpegang pada UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik dan PP Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS," kata Danang.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa jajarannya masih menerima banyak laporan masyarakat terkait pungli dan pelayanan di Pemprov DKI. Modus para pegawai DKI itu dengan meminta imbalan.

Di DKI, kata dia, para PNS masih suka mengurus perizinan warga dengan meminta imbalan. Padahal, DKI telah membentuk pelayanan terpadu satu pintu (PTSP). "Mereka (PNS DKI) masih suka buka lapak sendiri, padahal DKI sudah melakukan PTSP. Pak Wagub tadi saya jelaskan modus ini, dia mengaku tidak tahu," kata Danang.

Danang juga mengimbau agar sesama PNS DKI tidak lagi "saling menyetor" satu sama lain, baik sesama PNS maupun staf kepada pejabat di atasnya. Atas saran ini, kata Danang, Basuki berjanji untuk segera mengukuhkan Badan PTSP (BPTSP) pada Januari 2015 mendatang. Sehingga, seluruh pengurusan perizinan dipusatkan menjadi satu di sana.

Basuki, kata Danang, juga meminta Ombudsman untuk mengawasi perbaikan pelayanan perizinan warga di Badan PTSP.

Sekadar informasi, berdasarkan data Ombudsman, potensi pungli di Pemprov DKI mencapai Rp 1,2 miliar tiap tahunnya. Institusi yang diusut adalah Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan (KUMKMP) DKI Jakarta di lima kota administratif serta Suku Dinas Pariwisata, dan unit PTSP di beberapa kecamatan.

Dari hasil investigasi April hingga September 2014, ditemukan adanya praktik penyelewengan pelayanan publik.

Terutama soal pengurusan izin Surat Keterangan Domisili Perusahaan (SKDP), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Izin Usaha Toko Modern (IUTM), Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Hotel Melati atau akomodasi lainnya, dan Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) Restoran atau Rumah Makan.