Ahok Bakal Gandeng Pengacara Swasta, Ini Tanggapan Biro Hukum DKI

"Secara prinsip, setuju dengan kebijakan Pak Wagub untuk menggunakan pengacara swasta. Bahkan nantinya Biro Hukum merasa sangat terbantu (dengan kebijakan itu)," kata wanita yang karib disapa Yayuk itu, di Balaikota Jakarta, Selasa (30/9/2014).

Yayuk mengatakan, persetujuannya ini tak berarti Biro Hukum lemah dalam menghadapi gugatan hukum. Hanya saja, lanjut dia, tanggung jawab Biro Hukum adalah sebagai salah satu perangkat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bukan sebagai pengacara.

"Kami bertindak selaku kuasa dari SKPD terkait kedinasan, bukan sebagai advokat yang memiliki izin resmi sebagai pengacara," ujar Yayuk.

Ia mencontohkan, studi kasus penyelesaian masalah hukum Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI terkait normalisasi sungai. Yayuk menjelaskan, pihaknya bertindak sebagai kuasa, dan jarang diberi materi gugatan oleh Dinas PU. Sehingga, Biro Hukum DKI tidak dapat melakukan gugatan.

Sekedar informasi, Basuki berencana menggunakan jasa pengacara swasta melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Pengacara milik Pemprov DKI ini akan menggugat para pelanggar konstitusi di Ibu Kota. Seperti warga yang menduduki lahan negara atau warga yang mencoba mengambil asset DKI.

Selama ini, lanjut dia, Pemprov DKI selalu diam jika ada aset DKI yang digunakan tanpa izin oleh oknum tertentu. Dengan kata lain, menurut Basuki, Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKI serta Biro Hukum selama ini lemah mengontrol asset DKI.