Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Program Jaminan Sosial, Masyarakat Diminta Tak "Manja" Saat Sakit

Kompas.com - 06/11/2014, 15:48 WIB
Andri Donnal Putera

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dengan adanya program pemerintah yang menjamin biaya kesehatan, masyarakat lebih dimudahkan untuk berobat dan menjalani perawatan. Namun, pengurus puskesmas melihat ada kecenderungan tidak baik dari masyarakat yang memanfaatkan program pemerintah tersebut.

"Banyak warga yang datang ke sini (puskesmas) hanya untuk minta rujukan, makanya rumah sakit pasiennya jadi membeludak," kata Humas Puskesmas Kecamatan Kebon Jeruk Marzunanta kepada Kompas.com, Kamis (6/11/2014). [Baca: Puskesmas Belum Dapat Arahan soal KIS]

Marzunanta menjelaskan bahwa peserta program jaminan sosial, seperti BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) ataupun KIS (Kartu Indonesia Sehat) yang baru saja diluncurkan, diarahkan datang terlebih dahulu ke puskesmas dan berobat di sana.

Namun, kenyataannya, warga datang ke puskesmas hanya untuk meminta rujukan. Padahal, warga tersebut tidak menderita sakit serius sehingga mengharuskan dia dirujuk ke rumah sakit. Dia menyayangkan warga yang hanya minta rujukan dan tidak meminta pengobatan di puskesmas.

Maka dari itu, diharapkan masyarakat bisa lebih menggunakan jasa puskesmas, terutama untuk pengobatan yang masuk dalam kategori umum, termasuk bersalin.

Untuk diketahui, Presiden Joko Widodo telah meluncurkan KIS di Kantor Pos Besar, Jakarta Pusat, 3 November 2014 lalu, bersamaan dengan peluncuran Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Program tersebut untuk mengantisipasi rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. "Untuk menjaga daya beli masyarakat dan yang jelas untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan," kata Jokowi.

Program KIS akan menggunakan anggaran dana BPJS Kesehatan. Yang membedakan antara KIS dan layanan BPJS adalah KIS bisa dipakai di mana saja, sedangkan BPJS hanya bisa digunakan di wilayah tempat kartu diterbitkan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com