Tak Ada Penyesuaian Tarif, Sopir Angkot Merugi akibat Harga BBM Naik

JAKARTA, KOMPAS.com - Para sopir angkutan umum di Terminal Pasar Minggu, Jakarta Selatan, memprotes kenaikan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang diumumkan Presiden Joko Widodo, Senin (17/11/2014) malam. para sopir tersebut mengeluh akan mengalami kerugian.

Ardi Johari (58), sopir angkutan M16 jurusan Pasar Minggu-Kampung Melayu, mengatakan bahwa biaya operasional mereka dipastikan bertambah akibat harga baru premium. Setiap hari ia biasa mengoperasikan mobilnya sebanyak tiga rit (pulang-pergi) di Pasar Minggu-Kampung Melayu dengan membeli bensin sebanyak Rp 37.000. Pada hari pertama pemberlakuan harga baru BBM sekarang, ia harus mengeluarkan ongkos Rp 52.000 untuk dapat memenuhi tiga rit setiap pagi.

"Parah ini. Sekarang kita mesti ngisi bensin jadi segitu untuk tiga rit. Ini jelas memmberatkan kita," ujar Ardi kepada Kompas.com di Terminal Pasar Minggu, Selasa (18/11/2014) pagi.

Menurut Ardi, keputusan kenaikan harga BBM itu tidak diimbangi dengan penyesuaian tarif angkutan. Ia berharap pemerintah dan dinas terkait dapat segera menentukan tarif sesuai dengan harga baru BBM.

"Seharusnya dipercepat kenaikan tarif. Jangan sampai berlarut-larut, kasihan kita operasionalnya tinggi. Bisa enggak makan padang kita makan warteg," ujar Ardi.

Dedi Hidayat (56), sopir mikrolet 36 jurusan Pasar Minggu-Jagakarsa pun merasakan hal yang sama. Hari ini ia juga harus mengeluarkan uang lebih banyak untuk menempuh tiga rit. Ia biasa mengisi bahan bakar seharga Rp 60.000 hingga Rp 65.000 per hari. "Sekarang mesti tambah Rp 28.000 sampai Rp 30.000 buat tiga rit," ujar Dedi.

Harga baru BBM bersubsidi mulai berlaku sejak pukul 00.00 hari ini. Harga premium RON 88 dinaikkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Adapun harga solar ditetapkan dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

Saat mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, Presiden Jokowi mengakui bahwa kebijakan itu merupakan kebijakan yang berat sebagai sebuah bangsa. "Dari waktu ke waktu, kita sebagai sebuah bangsa kerap dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Meski demikian, kita harus memilih dan mengambil keputusan," kata Presiden di Istana Negara, Senin malam.

Jokowi menjelaskan, pemerintah telah mendalami rencana kebijakan untuk mengalihkan subsidi BBM dari konsumtif menjadi produktif. Kebijakan itu sudah dibahas di rapat terbatas di Istana hingga tingkatan teknis di kementerian.

Jokowi mengingatkan, negara membutuhkan anggaran untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Anggaran ini tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM. Subsidi BBM akan dialihkan ke sektor-sektor produktif.