M Taufik Ajak Buruh dan Dewan Pengupahan Mendiskusikan Lagi UMP DKI

Dari hasil pertemuan tersebut, Taufik memutuskan untuk mengajak perwakilan buruh bersama dengan Dewan Pengupahan DKI kembali mendiskusikan UMP yang ditetapkan sebesar Rp 2,7 juta.

"Besok pukul 14.00 WIB kami ajak untuk sama-sama diskusi, biar bisa ketemu solusinya," ujar Taufik. [Baca: Buruh: Jakarta Sasaran Empuk Investasi, tetapi Gaji Buruhnya Kalah sama Bekasi]

Menurut dia, aksi buruh seperti ini adalah hal wajar karena memperjuangkan hak dan kehidupannya. Selain itu, Taufik pun bersedia untuk naik ke atas mobil pengeras suara dan berorasi sedikit soal buruh.

"Saya apresiasi buruh yang tidak buat rusuh, semoga nanti rekan-rekan bisa mendapatkan sesuai yang diharapkan," kata Taufik diikuti oleh riuhnya teriakan buruh.

Seorang perwakilan dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia, Daeng, yang ikut bertemu Taufik, senang dengan kesempatan untuk mendiskusikan kembali UMP DKI. Seharusnya, kata perwakilan buruh itu, UMP Jakarta bisa lebih tinggi, mengingat daerah-daerah di sekitarnya pun sudah hampir menyentuh angka Rp 3 juta.

"Kami kecewa teman-teman di daerah sudah Rp 2,9 juta semua. Karawang saja Rp 2,9 juta. Depok sekarang Rp 2.705.000, tinggian Depok. Kita dibuat malu sama daerah-daerah penyangga," kata Daeng.

Unsur dari Dewan Pengupahan DKI yang direncanakan hadir esok hari ialah Dinas Tenaga Kerja, sebagai pihak pemerintah, perwakilan pengusaha, dan juga beberapa perwakilan buruh yang telah berbicara langsung dengan Taufik.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok sebelumnya telah menetapkan UMP DKI sejumlah Rp 2,7 juta. Hal tersebut didasarkan pada dua opsi rekomendasi UMP 2015 DKI dari Dewan Pengupahan DKI. [Baca: Ahok Sudah Tanda Tangan SK Upah Minimal 2015 untuk Buruh di DKI]

Opsi pertama mengacu pada usulan para buruh, dengan nominal usulan upah minimal Rp 3,574 juta, sedangkan opsi kedua adalah berdasarkan usulan pemerintah yang didukung pengusaha, senilai Rp 2,693 juta.

Nilai itu diajukan dengan melihat survei kebutuhan hidup layak (KHL) sebesar Rp 2,538,174,31, ditambah perkiraan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,13 persen.