Polisi: Sementara Saja, Kesemrawutan karena Larangan Sepeda Motor di Jalan Protokol

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian tak menampik bahwa akan ada kesemrawutan lalu lintas begitu berlaku rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melarang sepeda motor melintas di jalan protokol Ibu Kota. Namun, kesemrawutan itu diyakini hanya akan berlangsung sementara.

"Orang pasti kebingungan mencari jalan alternatif pada awalnya," aku Kepala Sub Direktorat Keamanan dan Keselamatan Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya, AKBP Irvan Prawira, ketika dihubungi, Kamis (27/11/2014) petang.

Rencana pelarangan itu akan mulai diberlakukan pada 17 Desember 2014 di Jalan Medan Merdeka Barat dan berlanjut hingga kawasan Harmoni, Jakarta Pusat, sebelum diterapkan di seluruh jalan protokol Ibu Kota.

Pada masa-masa awal penerapan rencana tersebut, kata Irvan, polisi tidak akan langsung melakukan penilangan bila ada pengendara sepeda motor yang masih "nyasar" masuk jalan terlarang.

Menurut Irvan, evaluasi atas penerapan rencana larangan itu akan dilakukan setelah satu bulan uji coba dilaksanakan.

Kemacetan

Irvan berjanji polisi akan turun tangan mengatur lalu lintas bila larangan tersebut menyebabkan kemacetan "berpindah" ke jalan alternatif yang menggantikan rute lewat jalan protokol. Dia bahkan berkeyakinan larangan ini memang akan mengurangi kemacetan di jalan utama Ibu Kota.

Menurut Irvan, larangan ini akan memaksa para pengendara sepeda motor lewat rute jalan protokol beralih ke angkutan umum. Sebagai efek domino berikutnya, ujar dia, Pemerintah Provinsi DKI pun bakal menyediakan transportasi umum yang baik.

"Ini untuk membiasakan mental masyarakat supaya mau diatur, sekaligus mendorong pemerintah menyediakan transportasi umum yang lebih memadai," ujar Irvan.

Seperti diberitakan sebelumnya, larangan ini diikuti janji penyediaan angkutan bus gratis di rute yang dilarang dilintasi sepeda motor. Selain itu, disediakan pula 11 lahan parkir di "mulut" jalan protokol yang dilarang dilintasi sepeda motor.

Kesebelas lahan parkir itu berlokasi di Gedung Jaya, Gedung Bank Dagang Negara (BDN), Djakarta Theatre, Sarinah, Gedung BII, Gedung Oil, Plaza Permata, Gedung Kosgoro, Hotel Pullman atau Wisma Nusantara, Grand Indonesia, dan The City Tower.

Namun, rencana ini menuai banyak penentangan terutama karena belum laiknya angkutan umum di DKI. Terlebih lagi, tarif lahan parkir yang disediakan itu pun diserahkan kepada pengelola masing-masing. Penyebab kemacetan di Jakarta pun diyakini bukanlah sepeda motor.