Difabel Kesulitan Akses

Bagus Supriyanto, anggota Dewan Transportasi Kota DKI Jakarta (DTKJ), Kamis (4/12), berpendapat, infrastruktur jalan, seperti trotoar, halte, dan jembatan penyeberangan, serta angkutan umum belum mengakomodasi penyandang disabilitas. Pembatasan sepeda motor akan semakin menghambat mobilitas mereka, terutama di ruas tersebut.

”Kini, sebagian penyandang disabilitas sulit bepergian karena jalan dan angkutan umum belum aman,” kata Bagus.

Ketua Persatuan Tunarungu Indonesia Eka Setiawan mengatakan, pihaknya berharap pemerintah membolehkan kendaraan khusus melintas dan menyediakan fasilitas parkir sesuai kendaraan yang mereka pakai.

Harapan senada diungkapkan Christianto K Chandra, Sekretaris Difable Motorcycle Community wilayah Jabodetabek. Menurut dia, pemerintah harus mengecualikan sepeda motor modifikasi yang digunakan penyandang tunadaksa.

Formula pengecualian aturan bagi sepeda motor modifikasi ini belum ditemukan. Namun, bisa saja sepeda motor ini ditempeli stiker khusus dari Pemprov DKI.

Saat ini, ada 70 penyandang tunadaksa di Jabodetabek yang sehari-hari menggunakan sepeda motor roda tiga modifikasi khusus. Sebagian dari penyandang tunadaksa ini bekerja di kawasan Medan Merdeka Barat dan MH Thamrin.
Terancam tutup

Sunaryo, petugas parkir di area parkir sebelah EX Plaza, mengatakan, apabila kebijakan pembatasan diberlakukan, sepeda motor tidak bisa mengakses area parkir di tempat kerjanya ini. Sebab, satu-satunya pintu keluar-masuk area parkir hanya melalui Jalan MH Thamrin.

”Sampai saat ini belum ada kebijakan dari perusahaan tempat kerja saya. Enggak tahu, nanti jadinya bagaimana. Namun, kalau ada kebijakan itu, sepeda motor enggak bisa parkir di tempat ini lagi karena pintu ke area parkir ini hanya satu, yaitu ke Jalan MH Thamrin,” katanya.

Sunaryo menambahkan, alternatif tempat parkir sepeda motor di sekitar kawasan ini hanya di seputar Plaza Indonesia dan Grand Indonesia. Itu pun berupa parkir pinggir jalan yang saban hari sudah penuh.

Toni, salah satu pengendara sepeda motor, mengatakan, mencari area parkir di sekitar Jalan Medan Merdeka Barat dan Jalan MH Thamrin tidak mudah. ”Kebanyakan parkir di pinggir jalan yang keamanannya enggak jelas,” kata kurir perusahaan jasa pengiriman swasta itu.

Menurut dia, keamanan parkir adalah hal penting untuk kurir saat meninggalkan sepeda motor berikut barang-barang yang harus diantarkan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Muhammad Akbar menyampaikan, pemerintah akan menyediakan tambahan lima bus tingkat gratis sehingga total ada 10 bus untuk melayani pengendara sepeda motor yang tidak bisa melintas. Selain itu, akan ada 20 bus sekolah sebagai armada tambahan.

Namun, tak ada fasilitas parkir gratis yang disediakan Pemprov. Hanya ada 12 gedung yang menyediakan ruang untuk parkir. Itu pun pengendara masih harus membayar biaya parkir per jam (Kompas, 3/12). (ART/MKN)