Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Alasan Pemprov DKI Mengapa Penyerapan Anggaran Rendah

Kompas.com - 09/12/2014, 13:04 WIB
Alsadad Rudi

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Daerah DKI Jakarta Saefullah mengklaim rendahnya serapan anggaran pada APBD 2014 disebabkan banyaknya kegiatan proyek yang dicoret. Proyek-proyek tersebut, kata Saefullah, adalah proyek yang berpotensi membawa persoalan hukum.

"Kita coret proyek yang tidak jelas. Daripada salah menggunakannya, nanti malah berdampak kepada hukum," kata Saeful, di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (9/12/2014).

Saeful mengakui rendahnya penyerapan akan berdampak terhadap tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa). Namun, kata dia, tingginya Silpa tidak masalah sebab anggaran tersebut masih bisa digunakan pada tahun anggaran berikutnya.

Tak hanya itu, Saeful menganggap rendahnya penyerapan bukan lah sesuatu yang patut dipermasalahkan. Karena bagi dia, percuma apabila penyerapan tinggi, namun dampaknya tak bisa dirasakan langsung oleh masyarakat.

"Yang penting penyerapan yang ada betul-betul tepat sasaran, punya azas manfaat untuk masyarakat. Dan kita harap perencanaan 2015 mudah-mudahan lebih baik," ucap dia.

Sebagai informasi, hingga Desember ini, penyerapan anggaran pada APBD 2014 baru mencapai 36,07 persen dari total Rp 72,9 triliun. Padahal, serapan anggaran ditargetkan mencapai 97 persen. 10 SKPD yang memiliki kinerja buruk sepanjang tahun 2014, karena serapan anggarannya di bawah 40 persen. SKPD tersebut yakni Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta, yang menyerap Rp 196,6 miliar atau 8 persen dari anggaran Rp 2,44 triliun.

Dinas Pekerjaan Umum (PU) DKI  menyerap Rp 625,7 miliar atau 10,21 persen dari anggaran Rp 6,12 triliun. Dinas Perhubungan DKI menyerap 15,55 persen atau sebesar Rp 149,7 miliar dari anggaran Rp 962,7 miliar. Selanjutnya, Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah (Pemda) mencapai Rp 488,2 miliar atau 17,8 persen dari alokasi Rp 2,74 triliun. Dinas Olahraga dan Pemuda terserap 18,33 persen atau Rp 146,5 miliar dari total anggaran Rp 799,7 miliar. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Jakarta menyerap Rp 241,9 miliar atau 26,87 persen dari anggaran Rp 900,5 miliar.

Selain itu, Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana menyerap 27,08 persen atau Rp 241,9 miliar dari total anggaran Rp 1,54 triliun. Dinas Kesehatan menyerap Rp 521,4 miliar atau 27,34 persen dari Rp 1,9 triliun. Dinas Kebersihan menyerap Rp 658,7 miliar atau 28,48 persen dari Rp 2,3 triliun.  Dinas Kelautan dan Pertanian menyerap 32,24 persen atau Rp 161 miliar dari anggaran Rp 499,4 miliar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com