Kesepakatan Harga Lahan Belum Tercapai

Pada Selasa (16/12/2014), pihak Pemprov DKI bertemu warga dari lima kelurahan, yakni Kramat Pela, Gunung, Cipete Utara, Melawai, dan Pulo. Sehari sebelumnya, Pemprov DKI bertemu warga dari Kelurahan Cilandak Barat, Lebak Bulus, Pondok Pinang, dan Gandaria Selatan.

Pertemuan itu gagal menghasilkan kesepakatan harga. Warga kukuh meminta Pemprov DKI memaparkan rencana pembangunan sebelum melakukan musyawarah harga lahan. Sigit (52), pemilik lahan di Kelurahan Gandaria Selatan, khawatir tiang MRT dibangun di depan pintu rumahnya.

Mahes (57), pemilik lahan di Kelurahan Cipete Utara, juga begitu. Menurut dia, kajian pembangunan MRT dilakukan pada 1985. ”Sudah tidak relevan dengan kondisi saat ini,” ujarnya.

Selain itu, menurut Mahes, penempatan stasiun MRT kurang tepat. Stasiun seharusnya terhubung dengan terminal lanjutan atau tempat umum, seperti pusat perbelanjaan. ”Kalau stasiun dibangun di pinggir jalan tanpa tempat parkir memadai, dipastikan kemacetan akan tetap terjadi,” ujarnya.

Purwanto, Kepala Seksi Pembebasan Lahan Dinas PU DKI Jakarta, mengatakan, musyawarah pembebasan lahan masih akan dilakukan hingga Januari 2015. Jika dalam pertemuan kemarin warga sepakat dengan harga yang ditawarkan, pembayaran ganti rugi akan dilakukan pada 26 dan 27 Desember.

Dalam pertemuan itu ada juga warga yang terang-terangan menyatakan tidak sepakat dengan harga yang ditawarkan Pemprov. Warga bertahan dengan harga pasar. Di Jalan RA Kartini, misalnya, nilai jual obyek pajak sebidang tanah Rp 15.150.000 per meter persegi. Pemprov DKI menyatakan siap membeli lahan Rp 15.400.000. Lurah Cilandak Barat Mundari mengatakan, warga meminta lahannya dibeli sesuai harga pasar, yaitu Rp 30 juta per meter persegi.

”Tujuh warga Cilandak Barat yang hadir dalam pertemuan tidak sepakat dengan harga ajuan Pemprov DKI meski sudah dinaikkan,” ujarnya. (DNA)