Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wali Kota Bekasi: Sampai Habis, Truk Sampah DKI Saya yang Bawa

Kompas.com - 16/01/2015, 08:40 WIB
Jessi Carina

Penulis

BEKASI, KOMPAS.com - Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi merasa bersyukur dengan adanya truk sampah yang dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Pemerintah Kota Bekasi. Dia bahkan berkomitmen untuk ikut langsung dalam membawa truk sampah hibah itu.

"Makanya saya udah janji, sampai (truk sampah) babis tuh saya bawa. Komitmen saya itu, sampai abis saya yang bawa," ujar Rahmat Effendi ketika dihubungi, Jumat (16/1/2015).

Bahkan, Rahmat Effendi meluangkan waktunya untuk menempuh agenda ujian memperoleh Surat Izin Mengemudi B agar bisa membawa langsung truk-truk itu. [Baca: Wali Kota Bekasi Ujian SIM B untuk Kendarai Truk Sampah dari DKI]

Beberapa hari lalu, dia mengambil dua unit truk sampah dari DKI Jakarta. Salah satu dari dua truk itu dikemudikan langsung oleh Rahmat yang sudah mengantongi SIM B. Sekitar November 2014, Rahmat juga telah mengambil dua truk sampah DKI.

Dia mengatakan jumlah truk sampah yang dihibahkan ke Bekasi mencapai 100 unit. Rahmat mengatakan bantuan truk sampah ini mendukung upaya Pemerintah Kota Bekasi untuk meraih Adipura.

Adipura merupakan penghargaan bagi kota yang dianggap berhasil dalam kebersihan serta pengelolaan lingkungan perkotaan.

Kota Bekasi sendiri sedang menyiapkan lahan dan infrastruktur tempat pembuangan akhir yang memadai supaya sampah di Bekasi dapat tertampung baik.

Rahmat mengatakan, ketersediaan lahan dan infrastruktur itu harus berbanding lurus dengan aspek lain, yaitu transportasinya. Ini yang membuat dia menerima truk sampah hibah dari Jakarta.

"Malah saya sih penginnya dapat (truk sampah) yang gede-gede tuh," ujar dia.

Akan tetapi, Rahmat mengakui bahwa truk-truk sampah tidak dapat dibawa langsung secara keseluruhan. Hal ini karena, Pemprov DKI Jakarta harus melakukan pengajuan penghapusan aset terlebih dahulu.

Namun, bagi Rahmat  hal itu tidak masalah karena hibah diberikan antara dua instansi pemerintahan dan bukan dengan pihak swasta. Sehingga, truk sampah tersebut pada dasarnya tetap dimiliki oleh negara.

"Tapi kita kan udah engga sabar nih. Jadi (truk sampah) kita ambil aja dulu. Harusnya melewati prosedurnya dulu. Cuma engga apa-apa karena ini kan pemerintah dengan pemerintah. Kecuali DKI memberikan ke swasta. Nah kalau sekarang siapa yang diuntungkan? Pemerintah kan? Negara kan? Nah ya udah makanya kita maksa bawa dulu," ujar Rahmat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com