Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kami Harus Memaksa Orang Pindah ke Transportasi Umum"

Kompas.com - 16/01/2015, 10:35 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjelaskan, penambahan berbagai macam moda transportasi massal yang ada di Ibu Kota tidak akan mampu mengatasi kemacetan jika tidak didukung warganya.

Menurut dia, kemacetan baru teratasi jika warga mau beralih ke transportasi umum. "Enggak akan pernah cukup (menambah transportasi umum), di Jepang juga masih macet kok. Yang ada kami harus memaksa orang untuk pindah ke transportasi umum yang sudah nyaman," kata Basuki, di Balai Kota, Jumat (16/1/2015).

Upaya "pemaksaan" itu dilakukan dengan cara pembatasan kendaraan pribadi melalui sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP), pencabutan bahan bakar subsidi, meningkatkan tarif parkir, memberlakukan parkiran meter, meningkatkan pajak progresif kendaraan bermotor, dan lainnya. 

Ahok menambahkan, Pemprov DKI juga harus mengoptimalkan moda transportasi massal berjenis transjakarta. Apabila DKI mampu menyediakan unit bus setiap tiga menit di setiap koridor maka warga akan beralih menggunakan moda transportasi yang digagas mantan Gubernur DKI Sutiyoso tersebut.

"Kalau kamu lebih senang macet tiga jam di jalanan, ya silakan saja, kami tidak mau ikut campur. Yang penting masyarakat ada alternatif untuk mencapai tujuan dengan cepat, tapi kendaraannya rame-rame, bukan kendaraan pribadi," kata Basuki.

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengaku tata kota di Jakarta sudah semrawut dan diperparah dengan jumlah kepemilikan kendaraan pribadi yang semakin membeludak. Oleh karena itu, Pemprov DKI akan "berkiblat" pada kota Chicago.

Seperti Chicago, DKI akan menempatkan kendaraan umum melintas di jalur layang. Menurut dia, tata kota Chicago masih lebih buruk dibandingkan Jakarta. Namun, Chicago berhasil membangkitkan kotanya dalam pembangunan transportasi.

"Tetapi, kami tidak bisa menyelesaikan semua permasalahan transportasi ini dalam waktu singkat," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com