Ahok Ungkap Kronologi Munculnya Anggaran "Siluman" dalam APBD DKI

"Kami (DKI) sudah selesai menyusun RAPBD. Tiba-tiba enggak tahu dari mana, ada yang kirim surat kepada kami bilang ada program titipan dari DPRD, program anggaran visi misi, dan harus diisi. Sementara itu, DPRD tidak ada yang mengaku," kata Basuki di gedung Smesco, Jakarta, Minggu (18/1/2015). 

Anggaran visi dan misi itu, lanjut Basuki, dimasukkan ke pos anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI. Namun, Kepala Bappeda DKI Tuty Kusumawati tidak bisa lagi memasukkan anggaran senilai Rp 8,8 triliun itu karena sudah tersistem dalam e-budgeting. Anggaran yang dinamakan visi misi itu mencakup anggaran dana sosialisasi SK Gubernur senilai Rp 46 miliar setahun dan pengadaan barang serta jasa di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. Jika dijumlahkan, maka total dana anggaran menjadi Rp 8,8 triliun. Pria yang akrab disapa Ahok ini pun langsung mencoret anggaran "siluman" tersebut.

"Makanya enggak heran kalau BPKP (Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan) sudah ketemu anggaran 'siluman' dua kali di APBD. Sudah disusun, tiba-tiba muncul anggaran Rp 8,8 triliun, tetapi mana ada (anggota DPRD) yang mau ngaku. Saya perintahkan Bappeda jangan ganti lagi anggaran itu," tekan Basuki. 

Sekadar informasi, BPKP menemukan adanya anggaran "siluman" pada APBD 2013 dan 2014 di beberapa SKPD, seperti Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Kesehatan, serta Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana DKI. Tak mau hal itu terulang kembali, tahun ini, Basuki mulai tegas dalam menerapkan sistem e-budgeting. Anggaran-anggaran yang dia rasa tidak perlu atau berlebih akan dipangkas atau dicoret.

"Akibatnya, apa saya coret anggaran Rp 8,8 triliun, mereka (DPRD) batalin rapat paripurna. Saya panggil Bappeda, BPKD (Badan Pengelola Keuangan Daerah) dan Sekda, enggak ada kompromi lagi. Kalau mau berantem sama saya, berantem saja," ujar Basuki. 

Apabila pembahasan RAPBD ini sesuai jadwal yang berlaku, maka pengesahan APBD akan dilaksanakan pada 23 Januari 2015. Atas keterlambatan pengesahan APBD ini, Pemprov DKI mendapat surat teguran dari Kemendagri. Seharusnya, Pemprov DKI sudah menyerahkan APBD yang telah disahkan oleh DPRD DKI paling lambat 31 Desember 2014 lalu.