Soal Anggaran Siluman, Djarot Enggan Berkonfrontasi dengan DPRD DKI

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat enggan berkonfrontasi dengan DPRD DKI terkait anggaran "titipan" DPRD DKI mencapai Rp 8,8 triliun di RAPBD DKI. Apabila komunikasi antar eksekutif dan legislatif berjalan baik maka tidak akan muncul anggaran "siluman". 

"Tetap bisa dilakukan dengan membuka ruang komunikasi. DKI juga punya tim anggaran kok, anggotanya ada Sekda, Kepala BPKD, dan Kepala Bappeda yang terus komunikasi dengan DPRD. Ngapain harus membuka pertentangan baru," kata Djarot, kepada wartawan, di kawasan Kuningan Jakarta Selatan, Minggu (18/1/2015) malam. 

Menurut dia, munculnya anggaran "siluman" di APBD DKI jika pembahasan sudah masuk di tingkat komisi bersama Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) DKI terkait. Sedangkan, hingga saat ini, pembahasan RAPBD belum sampai tingkat komisi. Ia meyakini melalui komunikasi yang intens, maka eksekutif sendiri dapat mengawasi jika ada kegiatan fiktif maupun anggaran "siluman".

Adapun usulan anggaran senilai Rp 8,8 triliun yang kini telah dicoret Basuki itu dinamakan anggaran Visi dan Misi, yang terdiri dari sosialisasi SK Gubernur dan lainnya. "Saya enggak yakin kalau anggaran sebesar itu hanya untuk sosialisasi, enggak setuju juga saja, anggaran sosialisasi harus selektif loh. Lebih baik pembahasan transparan saja di masing-masing komisi, kan enak seperti itu. Sehingga jangan ada pertentangan baru, kita bangun sama-samalah," kata mantan Wali Kota Blitar itu.

Di sisi lain, ia berharap pengesahan APBD DKI sesuai agenda awal, yakni 23 Januari 2015. Ia pun mengimbau TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) yang terdiri dari Sekda, Kepala BPKD, Kepala Bappeda DKI untuk secara intensif membahas anggaran dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI. Sehingga program-program yang ditengarai program "siluman" semakin terminimalisir.

"Semuanya harus jelas, transparan karena DKI menggunakan sistem e-budgeting, pasti jelas, sudah jangan dibesar-besarkan lagi tentang APBD ini. Dewan bukan musuh kita (DKI) kok, yang namanya pemerintahan itu kan perpaduan legislatif dan eksekutif, makanya pasti ini bisa dibicarakan," ujar Djarot. 

Seharusnya, pada Jumat (16/1/2015) lalu, Basuki menyampaikan pidato pandangan fraksi DPRD DKI dalam paripurna RAPBD 2015. Namun batal. Apabila pembahasan APBD ini sesuai jadwal yang berlaku maka pengesahan APBD akan dilaksanakan pada 23 Januari 2015.

Atas keterlambatan pengesahan APBD ini, Pemprov DKI mendapat surat teguran dari Kemendagri. Seharusnya, Pemprov DKI sudah menyerahkan APBD yang telah disahkan oleh DPRD DKI paling lambat 31 Desember 2014 lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.