Kepsek SMPN 41 Tak Pernah Ajukan UPS, apalagi Harganya Rp 6 Miliar

"Saya tidak tahu soal itu. Kami juga tidak pernah mengajukan," kata Afrisyaf kepada Kompas.com, di kantornya, Jumat (27/2/2015).

Afrisyaf menjelaskan, mengenai pengadaan alat, bukan pihak sekolah yang menentukan, apalagi mengenai anggaran Rp 6 milar yang disebut untuk mengadakan peralatan tersebut. Itu, menurut dia, merupakan kewenangan Dinas Pendidikan DKI.

"Kegiatan dengan anggaran yang seperti itu bukan ranah kami. Hanya melakukan tugas mengajar, mengawasi kegiatan belajar mengajar, dan memperhatikan kelangsungan di sekolah," ujarnya.

Afrisyaf mengatakan, sekolah hanya menerima apabila ada kiriman peralatan untuk kegiatan belajar mengajar. "Namanya, sekolah dikirim alat pendidikan sesuai pendidikan kita, dalam artian kita menerima," ujar Afrisyaf.

Afrisyaf pun mengaku tak tahu apa fungsi UPS. Sekadar informasi, UPS adalah alat untuk memberikan suplai listrik ketika tegangan utama tidak berfungsi. Biasanya alat ini digunakan untuk perangkat komputer pada saat listrik padam. (Baca: Hasil Penyelidikan Ahok, 49 Sekolah Terima UPS Anggaran "Siluman")

Afrisyaf mengaku kaget nama sekolahnya tiba-tiba muncul di media terkait hal ini. Ia baru mengetahuinya saat membaca media pada Rabu (25/2/2015). "Kami sendiri tahu setelah baca di media. Ya, kagetnya kenapa nama sekolah saya masuk," ujar Afrisyaf.

Sebelumnya, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) menyebutkan adanya penambahan anggaran pada Sudin Pendidikan II Jakarta Selatan. Penambahan itu adalah pengadaan UPS untuk SMPN 37 senilai Rp 6 miliar, pengadaan UPS SMPN 41 senilai Rp 6 miliar, alat peraga elektronika mikro-kontrol untuk SMA senilai Rp 3 miliar, professional outdoor audio system (IPM) senilai Rp 4,5 miliar, pengadaan laboratorium multifungsi untuk SMAN Kecamatan Ciracas senilai Rp 4,44 miliar, dan pengadaan laboratorium multifungsi untuk SMAN Kecamatan Kramat Jati senilai Rp 4,44 miliar.