Di RAPBD DPRD, Anggaran Pembangunan Jalan Layang Dipotong

Pemotongan itu berkisar antara 15 persen hingga 30 persen. Berikut ini beberapa pengajuan Dinas Bina Marga yang dipotong dalam pembahasan oleh Komisi D.

1. Peningkatan infrastruktur kota mendukung Asian Games 2018.
Anggaran yang diajukan Rp 50 miliar, dikurangi Rp 25 miliar.
2. Pembangunan/peningkatan jalan-jalan strategis di Provinsi DKI Jakarta, dengan pagu Rp 245 miliar, dikurangi Rp 45 miliar.
3. Pembangunan underpass Cendrawasih, dari Rp 30 miliar dikurangi Rp 10 miliar.
4. Pembangunan underpass Kartini, dari Rp 30 miliar dipotong Rp 10 miliar.
5. Pembangunan simpang tidak sebidang (jalan layang) Bintaro Permai -rel KA, dianggarkan Rp 30 miliar, dikurangi Rp Rp 10 miliar
6. Pembangunan simpang tidak sebidang Cipinang Lontar, dari Rp  30 miliar dipotong Rp 10 miliar.
7. Pembangunan simpang tidak sebidang Jl Panjang, yang dianggarkan Rp 30 miliar dikurangi Rp 10 miliar.
8. Pembangunan simpang tidak sebidang Permata Hijau, dari Rp 30 miliar dipotong Rp 10 miliar.

Mata anggaran ini dimuat di lembar 1 dari 121 lembar RAPBD hasil pembahasan Komisi D DPRD. Di lembar ini tercantum paraf Ketua Komisi D Mohamad Sanusi, Wakil Ketua Rois Hadayana Syaugi, dan Sekretaris Panji Virgianto.

Sementara itu hasil pembahasan ini juga ditandatangani ketiga pimpinan Komisi D tersebut serta pimpinan Badan Anggaran Ferrial Sofyan.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengatakan DPRD menyelipkan anggaran "siluman" setelah rapat paripurna pengesahan APBD pada 27 Januari 2015 lalu. [Baca: Ahok Bongkar Siasat DPRD Selipkan Anggaran Siluman]

"Ada anggota DPRD, wakil ketua komisi meng-crop (memotong) 10-15 persen anggaran program unggulan yang sudah kami susun dan disahkan dalam paripurna. Kemudian, mereka masukkan program versi mereka sampai Rp 12,1 triliun. Bagaimana bisa?" kata Basuki geram, di Balai Kota, Selasa (24/2/2015).  

Anggaran itu merupakan potongan anggaran program unggulan dan dialokasikan untuk hal-hal yang tidak menjadi prioritas. Hal ini misalnya pembelian perangkat uninterruptible power supply (UPS) untuk semua kantor kecamatan dan kelurahan di Jakarta Barat.