Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 05/03/2015, 08:12 WIB
Jessi Carina

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Adanya anggaran Rp 12,1 triliun pada APBD hasil pembahasan dengan DPRD DKI disebut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai anggaran siluman. Wakil Ketua DPRD DKI Abraham "Lulung" Lunggana memiliki cerita yang dapat disebut sebagai versi DPRD DKI soal kronologi masuknya anggaran tersebut.

"Hari demi hari sudah kita banyak menemukan fakta administrasi. Kemendagri dalam Kebijakan Umum Anggaran Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) dan KUA PPA diberikan segelondongan Rp 73 triliun. Kami DPRD diberikan KUA PPAS dan KUA PPA yang ditandatangani, gelondongan juga," ujar Lulung di DPRD DKI, Rabu (4/3/2015).

Anggaran senilai Rp 73 triliun itu merupakan besaran APBD yang disusun Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Anggaran yang diserahkan Pemprov DKI dalam tahap tersebut seharusnya menjadi bahan pembahasan oleh DPRD nantinya.

Akan tetapi, Lulung mengatakan, tahapan KUA APPA tersebut adalah sebuah kebohongan yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Hal ini karena, kata Lulung, Basuki atau Ahok telah mulai memasukkan rincian program sejak bulan ketiga dalam sistem e-budgeting. Lulung pun mengutip UU Nomor 16 Tahun 2014, Pasal 317 ayat 1b, yang menyatakan, gubernur bersama dewan harus membahas anggaran belanja secara bersama-sama.

Basuki, kata Lulung, bisa membahas anggaran dalam KUA PPAS dengan perangkat Tim Penyusunan Anggaran Daerah (TPAD). Setelah itu semua, baru dibuat semacam MoU antara Basuki dan DPRD. Setelah MoU ditandatangani, barulah penyampaian pidato Gubernur tentang RAPBD.

"Saya ingat, di halaman 4 (pidato), Gubernur ngomong, 'Saya akan menyerap aspirasi pokok pikiran Dewan'," ujar Lulung. Akan tetapi, menurut Lulung, ada yang dilakukan Ahok sebelum APBD dibahas oleh DPRD. Basuki disebut sudah mengunci sistem e-budgeting sebelum pembahasan dilakukan sehingga tidak dapat lagi dimasukkan anggaran pembahasan ke dalamnya.

Lulung mengatakan, nominal sebesar Rp 12,1 triliun yang disebut anggaran siluman itu merupakan nilai anggaran yang tidak bisa dimasukkan Ahok dalam sistem e-budgeting. Sebab, sistem itu sudah dia kunci.

"Jadi kalau ada Rp 12,1 triliun itu bukan siluman. Tapi hasil pembahasan yang Ahok tidak bisa input karena Ahok sudah bikin program dari bulan tiga. Curang enggak? Curang dong. Karena dia sudah mengunci e-budgeting sebelum KUA PPAS dan KUA PPA disahkan," ujar Lulung.

"Yang dia (Ahok) kagok, dia sudah tidak bisa input lagi hasil pembahasan, kenapa? Di-lock. Dikunci sama Ahok tidak boleh ada yang memasukkan lagi sebelum paripurna," tambah Lulung.

Untuk anggaran UPS, Lulung kembali menegaskan bahwa hal itu merupakan hasil pembahasan. Setelah RAPBD diserahkan kepada Ahok, kata Lulung, DPRD tinggal membahas dalam badan anggaran. Kemudian terjadi pembahasan antara SKPD dan komisi-komisi sehingga disimpulkan bahwa SKPD membutuhkan UPS. DPRD pun akhirnya menyepakati.

Setelah pembahasan itulah akhirnya rancangan anggaran sebesar Rp 73 triliun itu pun ditandatangani oleh Pemprov DKI dan DPRD DKI dalam sidang paripurna. Kemudian, siap untuk dikirim Gubernur kepada Kemendagri.

Pada bagian ini, Lulung mengatakan, DPRD sudah tidak memegang APBD lagi. "Bola" sudah berada di tangan Ahok untuk menyerahkan APBD hasil pembahasan pada Kemendagri.

"Makanya, kalau di kita enggak ada (anggaran siluman), karena kita patokannya pembahasan, dia (Ahok) patokannya setelah pembahasan. Setelah pembahasan dari mana duitnya? Duitnya dari langit? Terus itu rapatnya DPRD sama siapa? Berarti ada pihak ketiga lho kalau benar kayak gitu," ujar Lulung.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Fokus ke Pilpres, Perolehan Kursi Gerindra di DPRD DKI Merosot

Fokus ke Pilpres, Perolehan Kursi Gerindra di DPRD DKI Merosot

Megapolitan
Maling Brankas di Ciracas Sudah Pantau Situasi 3 Hari Sebelum Beraksi

Maling Brankas di Ciracas Sudah Pantau Situasi 3 Hari Sebelum Beraksi

Megapolitan
Adian Napitupulu Ajak Pedemo Audiensi Soal Hak Angket di Dalam Gedung DPR

Adian Napitupulu Ajak Pedemo Audiensi Soal Hak Angket di Dalam Gedung DPR

Megapolitan
Tamin: Saya Enggak Menyangka Bisa Jadi Marbut Masjid

Tamin: Saya Enggak Menyangka Bisa Jadi Marbut Masjid

Megapolitan
Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Penerangan JPO Depan Trisakti Dikeluhkan Redup, Pengamat: Jangan-jangan Tidak Ada Anggaran...

Megapolitan
Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Penyalurannya Tak Merata, Golkar DKI Usul Bantuan KJP Dialihkan Jadi Sekolah Gratis

Megapolitan
Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Dokter Gadungan di Bekasi Praktik 5 Tahun, Mengaku Terdesak Kebutuhan Ekonomi

Megapolitan
Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Usul KJP Dialihkan untuk Sekolah Gratis, F-Golkar: Anggaran Hanya Beda Dikit

Megapolitan
Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi 'Food Estate' Jakarta

Heru Budi Bakal Kembangkan Kepulauan Seribu Jadi "Food Estate" Jakarta

Megapolitan
Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Ada Demo, Arus Lalu Lintas di Depan Gedung DPR/MPR Dialihkan

Megapolitan
Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Barista Kedai Kopi di Jaksel Luka-luka Usai Diserang Orang Tak Dikenal

Megapolitan
Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Ada Demo di Depan DPR, Polisi Tutup Jalan Gatot Subroto Arah ke Slipi

Megapolitan
Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Di Usia Senja, Marbut di Pondok Labu Ini Tak Punya Kartu Lansia dan BPJS

Megapolitan
Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megahnya Masjid As Sofia Bogor yang Disebut Miniatur Masjid Nabawi

Megapolitan
Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Jadwal Buka Puasa di Kota Bogor Hari Ini, 19 Maret 2024

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com