Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lulung: Jangan Dong di Ruang Publik Mencaci Maki Kita Koruptor

Kompas.com - 05/03/2015, 16:29 WIB
Tangguh Sipria Riang

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD Jakarta Abraham Lunggana atau Lulung menjelaskan soal kericuhan di Kementerian Dalam Negeri dalam konferensi pers di lantai 10 Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (5/3/2015) sore.

Sedikit melenceng dari topik jumpa pers, Lulung justru mencurahkan isi hatinya (curhat).

"Jangan dong menunjuk-nunjuk orang. Dia di ruang publik mencaci maki kita koruptor. Kami ini punya keluarga yang hidup di tengah masyarakat," kata Lulung.

Curhat Lulung tersebut mengacu pada pernyataan Gubernur DKI Jakarta Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama yang mengatakan adanya indikasi korupsi terhadap sejumlah oknum anggota Dewan beberapa waktu lalu.

Selain itu, Lulung meminta media bisa lebih berimbang dalam pemberitaan terkait fakta dan kebenaran.

"Dia men-judge kita sembarangan. Ini pelanggaran hukum. Pelanggaran etika. Ayo bela kebenaran. Bestari sudah diancam tadi. Ketika usulan angket dicabut Nasdem, dia ngomong enggak perlu dicabut. Gila enggak itu," ujarnya.

Sebelumnya, Ahok memastikan proses hukum di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tetap berjalan meskipun Partai Nasdem menarik hak angket.

Menurut dia, upaya DPRD untuk menyelipkan anggaran siluman senilai Rp 12,1 triliun ke dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI tidak dapat disepakati.

Basuki menjelaskan alasannya mengapa baru sekarang ini ia melaporkan kasus penyalahgunaan APBD sejak tahun 2012 lalu.

Basuki mengatakan, penyalahgunaan anggaran tahun-tahun sebelumnya kebanyakan membuat pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) masuk ke dalam jeruji besi.

Sementara itu, oknum DPRD terbebas dari tuduhan penyalahgunaan anggaran. Karena tidak menggunakan e-budgeting saat menyusun anggaran, banyak anggota DPRD yang berkelit tidak terlibat dalam penyalahgunaan anggaran. [Baca: Ahok: DPRD Ajak Saya Main Koboi dan Sudah Cabut Pistol]

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com