Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 11/03/2015, 13:50 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim hak angket meminta konsultan program e-budgeting, Gagat Wahono, memperlihatkan beberapa dokumen yang berkaitan dengan kerja sama antara Gagat dan Pemerintah Provinsi DKI terkait sistem e-budgeting.

Hal ini dikatakan Ketua Tim Hak Angket Muhammad "Ongen" Sangaji saat akhir rapat hak angket. "Ada beberapa catatan yang harus disiapkan Pak Gagat, bisa minta dibantu Pak Sekwan juga," ujar Ongen di DPRD DKI, Rabu (11/3/2015).

Ongen mengatakan dia meminta Gagat menunjukkan surat kontrak dengan Pemerintah Provinsi DKI dan surat tugas dia. Tim hak angket juga meminta Gagat memperlihatkan slip pembayaran empat orang konsultan e-budgeting.

Sebenarnya, tim hak angket telah meminta Gagat untuk menunjukkan dokumen tersebut dalam rapat. Akan tetapi, Gagat tidak membawanya. Ketika rapat usai, Ongen mengatakan timnya ingin melihat seperti apa kontrak yang dibuat antara Pemprov DKI dengan Gagat.

Saat rapat, Gagat mengatakan bahwa sistem e-budgeting yang digunakan Pemprov DKI diberikan secara gratis. Menurut Ongen, agak aneh jika sistem e-budgeting diberikan secara gratis kepada Pemprov DKI. Hal inilah yang memb uat tim hak angket tertarik untuk mengetahui isi kontrak antara kedua pihak.

"Katanya sistem dikasih gratis buat DKI. Ikhlas. Sistem sebesar ini dikasih gratis bahaya ini, setahu saya, sistem iPhone aja bayar loh, kok malah sistem e-budgeting buat anggaran kita yang Rp 73 triliun itu gratis?" ujar Ongen.

Ongen mengatakan jika sistem diberikan gratis, seharusnya Gagat tidak memiliki tanda terima pembayaran untuk empat konsultan dari Pemprov DKI. Akan tetapi, Gagat mengatakan memiliki tanda terima pembayaran tersebut.

"Nah makanya itu kita bingung. Gratis atau enggak," ujar Ongen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Pecat Ketua RW di Kalideres, Lurah Sebut karena Suka Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin

Megapolitan
Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke 'Call Center' dan Medsos

Sopir JakLingko Ugal-ugalan, Penumpang Bisa Melapor ke "Call Center" dan Medsos

Megapolitan
Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Penjelasan Polisi Soal Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ Berubah Jadi Pelat Putih

Megapolitan
Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Cerita Warga soal Tanah di Perumahan New Anggrek 2 GDC Depok yang Longsor Tiap Hujan

Megapolitan
Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Pemecatan Ketua RW di Kalideres Bukan Soal Penggelapan Dana, Lurah: Dia Melanggar Etika

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com