Ahok Duga Ada Kongkalikong, Pengajuan UPS Rp 118,8 Juta Dihapus

"Jadi memang ada anggaran Rp 118.800.000 yang diajukan untuk pembelian UPS," kata Kepala Sudinkominfomas Jakarta Timur Nurjanah kepada Kompas.com, saat dihubungi, Senin (16/3/2015).

Menurut Nurjanah, pengadaan UPS ini diajukan oleh mantan Kepala Sudinkominfomas sebelumnya. Yang diajukan berupa pembelian lima UPS dengan harga masing-masing Rp 21.600.000 ditambah PPn sekitar 10 persen. Ia menepis soal isu harga yang berlebihan.

"Jadi, harga itu berdasarkan survei ke pasar, baru kemudian diajukan. Tidak mengada-ada, harganya sesuai dengan kebutuhan," ujar Nurjanah.

Dia mengakui, perangkat UPS tersebut memang dibutuhkan oleh jajarannya untuk mengamankan data di komputer karena listrik di kantor yang kerap padam, misalnya untuk data pegawai di Jakarta Timur, informasi keuangan, dan pelayanan PTSP.

"Kadang-kadang listrik suka mati. UPS itu bisa untuk menjaga supaya peralatan kami jangan rusak karena kami banyak memiliki komputer, dan kita menyimpan banyak jaringan," ujar Nurjanah.

Namun, terkait adanya evaluasi dari Kemendagri, Nurjanah berencana membatalkan pengajuan alat tersebut. "Kita mau nol-kan sekarang. Ya karena memang ada evaluasi dari Kemendagri. Kan mau dievaluasi dulu sekarang," ujar Nurjanah.

Sebelumnya, Kemendagri menemukan adanya anggaran pengadaan perangkat UPS dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2015.

Temuan belanja modal pengadaan UPS sebesar Rp 1.518.000.000. Anggaran itu terdapat pada pos penyelenggaraan sistem informasi dan teknologi pengelolaan keuangan daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI.
(Baca: Kata Ahok soal Ditemukannya Pengadaan UPS di RAPBD DKI)

Temuan lainnya berupa belanja modal pengadaan UPS senilai Rp 118.800.000. Anggaran itu terdapat pada pengadaan dan pemeliharaan sarana komunikasi dan kehumasan Jakarta Timur pada Sudinkominfomas Jakarta Timur. (Baca: Ahok Kantongi Nama PNS yang Kongkalikong dengan Anggota DPRD)