"Kamu bisa enggak ngawasi berapa puluh ribu mata anggaran? Makanya, saya butuh e-budgeting. Sekarang pertanyaan saya, kok saya bisa tahu ada Rp 2 triliun? Sistem (e-budgeting) yang kasih tahu. Coba kalau saya enggak punya sistem, bisa tahu enggak ada Rp 2 triliun seperti ini? Enggak tahu, pasti lolos," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (16/3/2015).
Ia mengaku anggaran sebesar Rp 2 triliun itu memang sudah masuk ke dokumen APBD e-budgeting yang dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk dievaluasi.
Ia juga merasa terbantu dengan adanya laman kawalapbd.org dan sistem e-budgeting. Pihaknya akhirnya mengetahui adanya kecolongan anggaran tersebut.
Di laman itu dijabarkan selisih tiap anggaran dari e-budgeting dengan versi DPRD DKI. Kemudian hasilnya, hanya ada anggaran sekitar Rp 10 triliun yang tidak sama dengan pagu anggaran eksekutif.
Sementara Basuki selama ini menuding ada anggaran "siluman" senilai Rp 12,1 triliun sehingga ia menyimpulkan sisanya sudah sempat masuk ke dalam RAPBD DKI 2015.
"Kemendagri enggak katakan salah juga. Kemendagri mana tahu UPS, alat olahraga, makanya sekarang lagi kami sisir. Yang pasti ini kan ada anggaran siluman Rp 12 triliun, kok kesisir cuma Rp 10 triliun. Berarti ada Rp 2 triliun dong yang masuk ke dalam (dokumen APBD 2015). Ini tuh kayak tangkap alien di film-film yang menjelma jadi manusia, makanya kami mau lacak," kata Basuki.
"Begitu ketahuan, siapa yang tanggung jawab SKPD mana, kami stafkan. Ada macam-macam (program) di Rp 2 triliun itu, seperti anggaran pemeliharaan, UPS juga ada," pungkas Basuki.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.