Ketua DPRD Duga Ahok Ditipu Anak Buahnya

"Apa Ahok (Gubernur Basuki Tjahaja Purnama) tahu atau tidaknya, ini kan kita tidak tahu. Yang pasti, ada BUMD yang tidak kita bahas (untuk dapat penyertaan modal pemerintah atau PMP), tetapi muncul di RAPBD versi Pemprov DKI. Kan ini yang harusnya dibilang siluman," kata dia seusai rapat evaluasi internal Badan Anggaran DPRD DKI, Senin (16/3/2015).

Sebagai informasi, DPRD DKI menemukan ada delapan BUMD yang mendapatkan suntikan PMP pada dokumen RAPBD versi Pemprov DKI. Padahal, sesuai pembahasan bersama antara Pemprov dan DPRD pada Januari lalu, hanya ada tiga BUMD yang mendapatkan PMP pada tahun 2015. [Baca: Ketua DPRD: Ada Temuan Anggaran Siluman di APBD Pemprov DKI]

Pras juga mengingatkan agar Ahok tidak selalu menaruh curiga pada DPRD karena bisa jadi oknum-oknum yang berniat "bermain anggaran" bukan berasal dari DPRD, melainkan dari internal Pemprov DKI.

"Ini yang mau saya ingatkan kepada sahabat saya, Saudara Ahok. (Apakah) dia ditipu oleh anak buahnya, saya enggak ngerti. Bisa juga sebaliknya, saya enggak ngerti. Yang pasti, ini mau saya ingatkan," ujar politisi PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, Pras mengatakan, kelima BUMD yang mendapatkan PMP, padahal seharusnya tidak, masing-masing adalah PD Dharma Jaya, PT Ratax Armada, PT Cemani Kota, PT Grahasahari Surya Jaya, dan PT RS Haji Jakarta.

Berdasarkan dokumen yang disodorkan oleh Pras, PD Dharma Jaya mendapatkan suntikan modal Rp 51,7 miliar, PT Ratax Armada Rp 5,5 miliar, PT Cemani Kota Rp 112,9 miliar, PT Grahasahari Surya Jaya Rp 48,8 miliar, dan PT RS Haji Jakarta Rp 100,3 miliar.

Sebagai informasi, pada Januari lalu, Pemprov dan DPRD DKI sepakat bahwa alokasi anggaran PMP untuk BUMD pada 2015 hanya sebesar Rp 5,5 triliun. Anggaran tersebut rencananya akan diberikan kepada PT MRT, PT Transjakarta, dan PT Bank DKI. PT MRT mendapatkan Rp 4,5 triliun, sedangkan PT Transjakarta dan Bank DKI, masing-masing Rp 500 miliar.