Pemprov DKI Ajak DPRD Kawal Penyusunan Anggaran 2016

Dengan pergub, maka DPRD DKI secara langsung kehilangan fungsi budgeting mereka terhadap anggaran 2015. DPRD pun hanya bisa melakukan fungsi pengawasan dan mengawal penggunaan anggaran oleh eksekutif hingga akhir tahun ini.

Namun di satu sisi, proses penyusunan anggaran 2016 sudah dimulai. Pemerintah Provinsi DKI bersama DPRD pun bersama-sama menyusun anggaran itu dari nol.

Juga belum ada kesepakatan menggunakan pergub atau perda (peraturan daerah) sehingga eksekutif dan legislatif masih memiliki hak penuh dalam penyusunan anggaran sesuai porsi mereka masing-masing yang telah diatur dalam undang-undang.

Tetapi dengan belajar pada proses penyusunan anggaran tahun 2015, Pemprov DKI memiliki beberapa pandangan baru dengan pro-aktif mengajak DPRD mengikuti proses penyusunan anggaran sedini mungkin.

Salah satu ajakan tersebut adalah mengundang untuk hadir di musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang).

"Kita ingin mereka mengawal terus, mulai dari musrenbang RW sampai tingkat kota dan nanti ada musrenbang tingkat provinsi, dengan cara seperti itu, runut," kata Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat, Rabu (1/4/2015).

Salah satu yang bisa didapat dari bersama-sama mengawal musrenbang adalah penyusunan pokok-pokok pikiran yang lebih jelas.

Terlebih kini Pemprov DKI sudah menggunakan sistem musrenbang elektronik atau e-musrenbang.

Pokir yang sempat dipermasalahkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama dalam RAPBD 2015 berisi pengadaan-pengadaan yang aneh dan dinilai tidak perlu. Basuki pun mengistilahkan hal tersebut sebagai anggaran siluman. Hal itu yang sekarang ingin dihindari sebisa mungkin.

"Kita tidak ingin pokok-pokok pikiran dewan itu masuk pada titik-titik akhir. Tidak melalui proses dari bawah," kata Djarot.

Djarot menjelaskan, seharusnya pokir DPRD diajukan paling lambat lima bulan sebelum disahkannya RAPBD.

Pokir yang dimaksud juga harus sesuai dengan kebutuhan warga dan SKPD (satuan kerja perangkat daerah) maupun UKPD (unit kerja perangkat daerah). Jika pokir diserahkan pada masa akhir pembahasan anggaran, maka ditakutkan rawan penyelewengan.

Musrenbang untuk anggaran 2016 masih akan diadakan esok hari. Sebelumnya, musrenbang tingkat kota telah dilaksanakan di Jakarta Selatan, Jakarta Utara, dan Jakarta Barat. Masih ada Jakarta Timur dan Jakarta Pusat.

Di tiga kota administrasi sebelumnya, pimpinan DPRD hadir, seperti Wakil Ketua DPRD DKI Triwisaksana di Jakarta Selatan dan Mohamad Taufik di Jakarta Utara. Sedangkan di Jakarta Barat, tidak sampai setengah anggota dewan yang diundang hadir di musrenbang.