Gunakan Cara "DPRD", Ahok "Crop" Anggaran yang Dianggap Boros

Rencananya, pada pukul 09.00, Basuki akan datang ke Kemendagri bersama pejabat satuan kerja perangkat daerah (SKPD) DKI. 

"Kami perlu samakan persepsi dengan Kemendagri. Misalnya begini, sudah ada perda yang menyatakan modal yang harus disetor kepada Bank DKI kira-kira Rp 13 triliun, setor modal PT Jakarta Propertindo (Jakpro) kira-kira Rp 10 triliun, setor modal PT Food Station Tjipinang Jaya Rp 1,5 triliun," kata Basuki di Balai Kota, Kamis (2/4/2015). 

DKI, lanjut dia, baru menyetor modal Rp 47 miliar kepada PT Food Station Tjipinang Jaya, Rp 2,5 triliun kepada PT Jakpro, dan Rp 3 triliun kepada Bank DKI. Padahal, DKI memiliki kewajiban bahwa persero harus menyetor modal sebesar 25 persen.

Lalu, bagaimana cara mendapatkan anggaran untuk menyetor modal kepada BUMD DKI tersebut?

"Sekarang kami mirip-mirip perilaku, tanda kutip, DPRD. Kami ingin meng-crop anggaran-anggaran yang menurut kami boros," kata Basuki.

Misalnya, apakah realistis jika anggaran pembangunan gelanggang olahraga (GOR) sebesar Rp 43 miliar-Rp 47 miliar. Kemudian, menurut usulan, pembuatan event olahraga membutuhkan 300 orang. Padahal, menurut Basuki, perusahaan swasta hanya membutuhkan sekitar 200 orang untuk menjadi panitia dan mengurus acara tersebut. Sementara itu, SKPD DKI terkadang membutuhkan panitia 300-1.000 orang.

Dugaan mark-up anggaran juga dilihat dari usulan jumlah hari orang kerja. Untuk membangun sebuah gedung, pihak swasta hanya membutuhkan 60 hari kerja dengan 50 pekerja. Sementara itu, DKI mengusulkan 90 hari kerja dengan 100 pekerja.

"Nah, makanya kami evaluasi, kalau mark-up kayak gini, lebih baik kami hapus saja gedungnya, ngapain," kata Basuki. 

Contoh lain anggaran yang akan dievaluasi adalah konsep desain terminal. Basuki memberi contoh, banyak pembangunan terminal yang tidak dapat dilanjutkan karena konsep desain yang salah.

Tak hanya terminal, pembangunan GOR juga disoroti Basuki karena dibuat dengan desain penuh kaca dan terlalu rapat. Desain seperti itu justru membuat kondisi semakin panas. Anggaran-anggaran seperti itu yang akan dipotong oleh Basuki dan dialihkan untuk penyertaan modal BUMD.