Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dituding Terlibat Korupsi UPS, Mantan Anggota DPRD Akan Laporkan Demonstran

Kompas.com - 10/04/2015, 12:49 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Komisi E DPRD DKI Sarianta Tarigan tidak terima dituduh terlibat dalam kasus pengadaan alat uninterruptible power supply (UPS) oleh demonstran. Sarianta pun berniat untuk melaporkan Komite Aksi Mahasiswa Untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

"Saya akan laporkan ke Bareskrim atas tuduhan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan," ujar Sarianta ketika dihubungi, Jumat (10/4/2015).

Sarianta membantah terlibat kasus UPS. Kata Sarianta, dia tidak masuk dalam tim badan anggaran DPRD DKI. Sarianta mengatakan pengusulan UPS ada pada anggaran pendapatan belanja daerah perubahan (APBD-P).

Sedangkan, dia mengaku tidak hadir dalam tahap penyelesaiannya. Selain itu, kata Sarianta, dia juga bukan pihak yang menandatangani dokumen pengusulan tersebut.

Kemungkinan, kata Sarianta, dia akan membuat laporan tersebut Senin depan. "Mungkin hari Senin, karena saya dapat pastikan saya clear dalam masalah ini, karena saya yakin mata Tuhan saya tertuju kepada orang yang benar," ujar Sarianta.

Untuk diketahui, belasan warga yang menamakan diri Komite Aksi Mahasiswa Untuk Reformasi dan Demokrasi (Kamerad) melakukan aksi unjuk rasa di depan Gedung DPRD, Rabu (8/4/2015).

Para pengunjuk rasa menuntut agar pimpinan DPRD mendukung pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan alat penyedia daya listrik atau UPS tahun 2014.

Para pengunjuk rasa membawa spanduk bergambar orang-orang yang mereka tuding sebagai tersangka kasus korupsi UPS.

Orang-orang tersebut adalah Ketua DPRD DKI periode 2009-2014 Ferrial Sofyan, serta para anggota Komisi E pada periode tersebut, yakni Firmansyah, Igo Ilham, Sahrianta Tarigan, Fahmi Zulfikar, Misan Samsuri, Lucky Sastrawiria, Sandy SAP, dan Neneng Hasanah. [Baca: "Inilah Anggota Dewan yang Terlibat Kasus UPS"]

"Inilah anggota dewan yang terlibat kasus UPS. Merekalah orang-orang yang telah merampas uang rakyat demi keuntungan mereka sendiri. Mereka membeli barang dengan harga yang tidak wajar. Orang-orang ini harus segera ditangkap," ujar salah seorang pengunjuk rasa.

Sarianta merupakan sekretaris komisi E pada periode sebelumnya. Akan tetapi, periode kali ini dia tidak berada dalam jajaran dewan lagi.

Beberapa anggota Komisi E periode lalu juga banyak yang tidak lagi masuk jajaran dewan periode ini.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

NIK KTP Bakal Dijadikan Nomor SIM Mulai 2025, Korlantas Polri: Agar Jadi Satu Data dan Memudahkan

NIK KTP Bakal Dijadikan Nomor SIM Mulai 2025, Korlantas Polri: Agar Jadi Satu Data dan Memudahkan

Megapolitan
8 Tempat Makan dengan Playground di Jakarta

8 Tempat Makan dengan Playground di Jakarta

Megapolitan
Pegi Bantah Jadi Otak Pembunuhan, Kuasa Hukum Keluarga Vina: Itu Hak Dia untuk Berbicara

Pegi Bantah Jadi Otak Pembunuhan, Kuasa Hukum Keluarga Vina: Itu Hak Dia untuk Berbicara

Megapolitan
Polisi Tangkap Pria Paruh Baya Pemerkosa Anak Disabilitas di Kemayoran

Polisi Tangkap Pria Paruh Baya Pemerkosa Anak Disabilitas di Kemayoran

Megapolitan
Pengamat: Jika Ahok Diperintahkan PDI-P Maju Pilkada Sumut, Suka Tak Suka Harus Nurut

Pengamat: Jika Ahok Diperintahkan PDI-P Maju Pilkada Sumut, Suka Tak Suka Harus Nurut

Megapolitan
Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas Dalam Toren Air di Pondok Aren

Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas Dalam Toren Air di Pondok Aren

Megapolitan
Polisi Dalami Keterlibatan Caleg PKS yang Bisnis Sabu di Aceh dengan Fredy Pratama

Polisi Dalami Keterlibatan Caleg PKS yang Bisnis Sabu di Aceh dengan Fredy Pratama

Megapolitan
Temui Komnas HAM, Kuasa Hukum Sebut Keluarga Vina Trauma Berat

Temui Komnas HAM, Kuasa Hukum Sebut Keluarga Vina Trauma Berat

Megapolitan
NIK KTP Bakal Jadi Nomor SIM Mulai 2025

NIK KTP Bakal Jadi Nomor SIM Mulai 2025

Megapolitan
Polisi Buru Penyuplai Sabu untuk Caleg PKS di Aceh

Polisi Buru Penyuplai Sabu untuk Caleg PKS di Aceh

Megapolitan
Tiang Keropos di Cilodong Depok Sudah Bertahun-tahun, Warga Belum Melapor

Tiang Keropos di Cilodong Depok Sudah Bertahun-tahun, Warga Belum Melapor

Megapolitan
Polri Berencana Luncurkan SIM C2 Tahun Depan

Polri Berencana Luncurkan SIM C2 Tahun Depan

Megapolitan
Caleg PKS Terjerat Kasus Narkoba di Aceh, Kabur dan Tinggalkan Istri yang Hamil

Caleg PKS Terjerat Kasus Narkoba di Aceh, Kabur dan Tinggalkan Istri yang Hamil

Megapolitan
'Call Center' Posko PPDB Tak Bisa Dihubungi, Disdik DKI: Mohon Maaf, Jelek Menurut Saya

"Call Center" Posko PPDB Tak Bisa Dihubungi, Disdik DKI: Mohon Maaf, Jelek Menurut Saya

Megapolitan
Polisi: Ada Oknum Pengacara yang Pakai Pelat Palsu DPR

Polisi: Ada Oknum Pengacara yang Pakai Pelat Palsu DPR

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com