JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta Elva Fahri Qolbina meminta Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta memperbaiki hal-hal teknis yang belum maksimal dalam pelaksanaan penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2024.
Saat rapat dengan DPRD Komisi E bersama Disdik DKI, Elva menjelaskan soal adanya aduan dari orangtua siswa dari Jakarta Timur yang mengeluh soal Nomor Induk Kependudukan (NIK).
"Kemarin saya juga dapat aduan NIK, persis seperti yang Pak Purwo (Wakil Disdik) sampaikan, misalkan anaknya baru lahir kemudian KK-nya diperbaharui. Saya tanya ke Dukcapil akhirnya gimana," ujar Elva di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (27/5/2024).
Baca juga: DPRD DKI Kritisi Call Center PPDB yang Tidak Bisa Dihubungi
Bukannya mendapatkan solusi, kata Elva, ia malah "dilempar-lempar" sampai bingung untuk memberikan solusi kepada orangtua siswa tersebut.
"Terus kemudian itu dilempar-lempar. Termasuk disuruh tanya ke Posko PPDB-nya. Sementara poskonya di Jakarta Timur tidak aktif," ujarnya.
Pada akhirnya, Elva mengatakan, ia mendapatkan solusi dari Kepala Dinas Dukcapil Budi Awaluddin. Namun, ia justru menyayangkan hal tersebut.
"Tapi teknisnya itu kadang-kadang lemah sekali. Jadi itu dilempar-lempar sampai akhirnya malah minta tolong sama Kadis Dukcapil dan baru beres," imbuhnya.
"Maksud saya, masa iya sih kita harus ke Pak Kadis kalau ada aduan-adun begini. Terus fungsinya pengaduan apa? Fungsinya call center apa?" tambah Elva.
Baca juga: PPDB Online, Disdik DKI Jamin Tak Ada Celah bagi Oknum Jual Beli Kursi Sekolah
Karena itu, Elva meminta Disdik DKI untuk memperbaiki permasalah teknis demi kelancaran penyelenggaraan PPDB.
"Ini yang saya bilang tadi. Kadang-kadang kita kendalanya di hal-hal teknis. Substantif dan lainnya sudah oke, semangatnya sudah oke," imbuhnya.
Menjawab keluhan Elva, Wakil Kepala Dinas Pendidikan DKI Purwosusilo menyebut, ia telah meminta Kasudin tiap wilayah untuk memperbaiki pelayanan tiap posko.
"Ini menjadi perhatian, kami sudah sampaikan pada teman-teman di Sudin. Di semua posko dan seluruh satuan pendidikan untuk responsif terkait permintaan penjelasan atau bantuan dari masyarakat," paparnya.
Baca juga: Tersedia 8.426 Kuota PPDB Bersama, Pelajar yang Tak Lulus Negeri Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.