Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Taufik: HMP Jangan Ditafsirkan seperti Mau Kiamat Dong...

Kompas.com - 14/04/2015, 18:52 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik meminta semua pihak memahami bahwa hak menyatakan pendapat merupakan keputusan institusi DPRD. Keputusan tersebut merupakan tindak lanjut dari keputusan tim angket yang telah menyatakan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama bersalah.

Taufik mengatakan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan mengenai proses tersebut. "HMP jangan ditafsirkan seperti mau kiamat. HMP itu haknya anggota Dewan, dijamin oleh undang-undang," ujar Taufik di Gedung DPRD DKI, Selasa (14/4/2015).

Keputusan akhir HMP pun bisa bermacam-macam. Selama ini, masyarakat sudah memiliki pikiran bahwa HMP merupakan cara anggota DPRD untuk memakzulkan Ahok (sapaan Basuki), padahal tidak harus demikian.

Pemakzulan hanyalah satu dari beberapa pilihan akhir. Opsi-opsi tersebut nantinya akan ditawarkan oleh tiap fraksi di DPRD dalam sidang paripurna.

"Pendapatnya apa mungkin nanti ada yang bilang teruskanlah ke MA. Artinya apa, ini pemakzulan. Ada yang bilang diberi peringatan saja, atau mungkin ada yang tetap sanjung-sanjung Ahok. Sudah melanggar, tetap dinilai baik. Boleh saja, itu hak pribadi," ujar Taufik.

Taufik juga meminta Ahok untuk tidak mengkhawatirkan proses HMP ini. Sebab, HMP ini merupakan hal yang diminta Ahok juga. Setelah HMP semakin lama bergulir, Ahok diminta untuk tidak takut. [Baca: Ahok: Saya Tantang DPRD Gulirkan Hak Menyatakan Pendapat, Jangan Pengecut]

"Ini yang saya bilang, makanya jangan menantang-nantang HMP, padahal ada ketakutan juga terhadap HMP, gitu loh," ujar Taufik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

NIK KTP Bakal Dijadikan Nomor SIM Mulai 2025, Korlantas Polri: Agar Jadi Satu Data dan Memudahkan

NIK KTP Bakal Dijadikan Nomor SIM Mulai 2025, Korlantas Polri: Agar Jadi Satu Data dan Memudahkan

Megapolitan
8 Tempat Makan dengan Playground di Jakarta

8 Tempat Makan dengan Playground di Jakarta

Megapolitan
Pegi Bantah Jadi Otak Pembunuhan, Kuasa Hukum Keluarga Vina: Itu Hak Dia untuk Berbicara

Pegi Bantah Jadi Otak Pembunuhan, Kuasa Hukum Keluarga Vina: Itu Hak Dia untuk Berbicara

Megapolitan
Polisi Tangkap Pria Paruh Baya Pemerkosa Anak Disabilitas di Kemayoran

Polisi Tangkap Pria Paruh Baya Pemerkosa Anak Disabilitas di Kemayoran

Megapolitan
Pengamat: Jika Ahok Diperintahkan PDI-P Maju Pilkada Sumut, Suka Tak Suka Harus Nurut

Pengamat: Jika Ahok Diperintahkan PDI-P Maju Pilkada Sumut, Suka Tak Suka Harus Nurut

Megapolitan
Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas Dalam Toren Air di Pondok Aren

Pria Tanpa Identitas Ditemukan Tewas Dalam Toren Air di Pondok Aren

Megapolitan
Polisi Dalami Keterlibatan Caleg PKS yang Bisnis Sabu di Aceh dengan Fredy Pratama

Polisi Dalami Keterlibatan Caleg PKS yang Bisnis Sabu di Aceh dengan Fredy Pratama

Megapolitan
Temui Komnas HAM, Kuasa Hukum Sebut Keluarga Vina Trauma Berat

Temui Komnas HAM, Kuasa Hukum Sebut Keluarga Vina Trauma Berat

Megapolitan
NIK KTP Bakal Jadi Nomor SIM Mulai 2025

NIK KTP Bakal Jadi Nomor SIM Mulai 2025

Megapolitan
Polisi Buru Penyuplai Sabu untuk Caleg PKS di Aceh

Polisi Buru Penyuplai Sabu untuk Caleg PKS di Aceh

Megapolitan
Tiang Keropos di Cilodong Depok Sudah Bertahun-tahun, Warga Belum Melapor

Tiang Keropos di Cilodong Depok Sudah Bertahun-tahun, Warga Belum Melapor

Megapolitan
Polri Berencana Luncurkan SIM C2 Tahun Depan

Polri Berencana Luncurkan SIM C2 Tahun Depan

Megapolitan
Caleg PKS Terjerat Kasus Narkoba di Aceh, Kabur dan Tinggalkan Istri yang Hamil

Caleg PKS Terjerat Kasus Narkoba di Aceh, Kabur dan Tinggalkan Istri yang Hamil

Megapolitan
'Call Center' Posko PPDB Tak Bisa Dihubungi, Disdik DKI: Mohon Maaf, Jelek Menurut Saya

"Call Center" Posko PPDB Tak Bisa Dihubungi, Disdik DKI: Mohon Maaf, Jelek Menurut Saya

Megapolitan
Polisi: Ada Oknum Pengacara yang Pakai Pelat Palsu DPR

Polisi: Ada Oknum Pengacara yang Pakai Pelat Palsu DPR

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com