Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok Dapat Laporan Unit Rusun Pulogebang Dijual Rp 20 Juta

Kompas.com - 20/04/2015, 13:26 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memastikan bakal mengecek laporan perihal jual beli unit rumah susun sederhana sewa (rusunawa) Pulogebang, Jakarta Timur. Laporan yang diterimanya, unit rusunawa Pulogebang dijual Rp 15-20 juta tiap unitnya. 

"Makanya mesti kami cek. Kan sudah saya bilang, di bawah tuh pasti bisa terjadi sesuatu. Kadang-kadang PNS itu kami tangkap, dia alasan 'bukan saya', yang jual tuh siapa? Oknum RW, oknum penghuni," kata Basuki, di Balai Kota, Senin (20/4/2015). 

Menurut Basuki, penghuni di rusun sudah seperti agen properti. Mereka menawarkan harga kepada warga untuk mendapat unit rusun.

Sayangnya, lanjut Basuki, masih banyak warga yang tergiur tawaran tersebut. Padahal, untuk mendapat unit rusun kepemilikan Pemprov DKI, tidak dikenakan biaya sepersenpun. Warga kurang mampu tinggal mendaftar di Dinas Perumahan dan Gedung Pemda dan menyerahkan tanda pengenal, KTP DKI. 

Oleh karena itu, penghuni rusunawa wajib memiliki rekening Bank DKI dan membayar secara sistem autodebet tiap bulannya. Selain itu, penghuni rusun juga diberi KTP dengan alamat domisili di rusun tersebut.

Para pejabat yang menghambat penggunaan sistem autodebet ini, kata Basuki, segera dijadikan staf. Menurut Basuki, kasus di Rusunawa Pulogebang sama halnya seperti kasus jual beli unit Rusunawa Muara Baru.

"Kami dapat 40 unit lebih (penghuni liar di Rusun Muara Baru). Jadi strategi kami, silakan saja orang yang mau curang. Niat beli niat jual, kami biarin aja. Nah begitu tengah malam, kami razia kayak di Rusun Muara Baru ada 400 unit, kami baru dapat 40-an unit, sekitar 46 unit (penghuni liar). Jadi biar saja orang mau jual, mau beli, begitu kami razia tengah malam, kami sita unit kamu dan kamu kehilangan Rp 20 juta," kata Basuki.

Strategi yang digunakan Basuki di Rusunawa Muara Baru juga akan diterapkan di Rusunawa Pulogebang. Pasalnya, Basuki merasa kesulitan menemukan banyak oknum di lapangan. Mulai dari warga, penghuni, oknum pejabat di sana, hampir semuanya "bermain" dalam jual beli unit rusun.

"Bayangin yang pakai rusun ini juga main, terus warga yang suruh saya lapor kalau dia lihat orang mencurigakan, enggak berani juga (lawan). Karena orang Jakarta mengerti sekali pepatah, 'buat apa ada musuh, untuk apa dibenci orang'. Nah itu juga masalah gitu," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Rute Bus Tingkat Wisata Transjakarta BW2

Rute Bus Tingkat Wisata Transjakarta BW2

Megapolitan
Cara ke Mall Kelapa Gading Naik Kereta dan Transjakarta

Cara ke Mall Kelapa Gading Naik Kereta dan Transjakarta

Megapolitan
Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Ayah di Jaktim Setubuhi Anak Kandung sejak 2019, Korban Masih di Bawah Umur

Megapolitan
Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Sempat Tersendat akibat Tumpahan Oli, Lalu Lintas Jalan Raya Bogor Kembali Lancar

Megapolitan
Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Ibu di Jaktim Rekam Putrinya Saat Disetubuhi Pacar, lalu Suruh Aborsi Ketika Hamil

Megapolitan
Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Komnas PA Bakal Beri Pendampingan Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah

Megapolitan
Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Penanganan Kasus Pemerkosaan Remaja di Tangsel Lambat, Pelaku Dikhawatirkan Ulangi Perbuatan

Megapolitan
Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Pendaftaran PPDB Jakarta Dibuka 10 Juni, Ini Jumlah Daya Tampung Siswa Baru SD hingga SMA

Megapolitan
Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Kasus Perundungan Siswi SMP di Bogor, Polisi Upayakan Diversi

Megapolitan
Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Disdik DKI Akui Kuota Sekolah Negeri di Jakarta Masih Terbatas, Janji Bangun Sekolah Baru

Megapolitan
Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Polisi Gadungan yang Palak Warga di Jaktim dan Jaksel Positif Sabu

Megapolitan
Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Kondisi Siswa SMP di Jaksel yang Lompat dari Lantai 3 Gedung Sekolah Sudah Bisa Berkomunikasi

Megapolitan
Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Polisi Gadungan di Jaktim Palak Pedagang dan Warga Selama 4 Tahun, Raup Rp 3 Juta per Bulan

Megapolitan
Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Pelajar dari Keluarga Tak Mampu Bisa Masuk Sekolah Swasta Gratis Lewat PPDB Bersama

Megapolitan
Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi 'Pilot Project' Kawasan Tanpa Kabel Udara

Dua Wilayah di Kota Bogor Jadi "Pilot Project" Kawasan Tanpa Kabel Udara

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com