Kasus UPS, Igo Ilham E Sebut Ahok sampai Jokowi Juga Harus Dipanggil Polisi

"Jokowi harus dipanggil dong. Ahok (Basuki) harus dipanggil dong. Pimpinan dewan dipanggil dong. Pimpinan fraksi dipanggil dong. Semua anggota Komisi E dipanggil dong," ujar Igo Ilham di gedung DPRD DKI, Kamis (30/4/2015).

Hal ini karena, kata Igo, pelaksana pengadaan alat UPS sesungguhnya bukanlah legislatif. Melainkan eksekutif yaitu Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Pada tahun anggaran 2014, Jakarta dipimpin oleh pasangan Jokowi dan Ahok. Menurut Igo, sebagai pihak yang bertanggung jawab, Jokowi dan Ahok juga harus dipanggil.

"Kan pelaksananya pemerintah, jadi Jokowi harus dipanggil selaku Gubernur dulu. Ahok dipanggil juga," ujar Igo.

Mengenai kasus ini sendiri, Igo menilai bahwa proses input usulan bukan ada pada anggota komisi. Melainkan ada pada ketua komisi dan tim badan anggaran.

Wakil Ketua, Sekretaris, atau bahkan anggota komisi tidak dapat melakukan input. Sebagai informasi, penyidik Bareskrim Polri sudah memanggil dua orang yang berada di jajaran Komisi E DPRD DKI periode lalu.

Wakil Ketua DPRD Abraham Lunggana sudah diperiksa Bareskrim Kamis ini. Lulung, sapaan Lunggana adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Pada tahun anggaran 2014, Lulung menjabat sebagai koordinator Komisi E, komisi yang membidangi pendidikan.

Selain Lulung, penyidik juga memanggil Sekretaris Komisi E Fahmi Zulfikar. Fahmi adalah anggota DPRD DKI Jakarta dari Fraksi Partai Hanura.

Pada tahun anggaran 2014, Fahmi menjabat sebagai anggota Komisi E. Diketahui, kasus dugaan korupsi lewat pengadaan UPS yang tengah diusut Polri terjadi di tahun anggaran 2014.