APBD DKI Jakarta, Satgas Anti Korupsi Belum Dilibatkan

Namun jika ada perkembangan, tidak tertutup kemungkinan kerja sama itu akan dilakukan.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso, Rabu (6/5), mengatakan, sampai saat ini kasus UPS masih terus didalami. Namun, dalam prosesnya, Bareskrim belum melibatkan fungsi satuan tugas (satgas) anti korupsi. Pasalnya, penyidik masih melakukan pemeriksaan terkait persoalan pokok dari kasus ini.

Langkah yang dilakukan adalah dengan memeriksa sejumlah saksi, termasuk dua orang yang sudah ditetapkan jadi tersangka. Terbaru, pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, karena selain berperan sebagai pelapor, beberapa stafnya juga akan dimintai keterangan.

"Dari materi persoalan pokok itu, kemudian akan terus dikembangkan. Jika dalam proses pengembangan ditemukan fakta, termasuk tersangka-tersangka baru, ya itu, (keterlibatan satgas) mungkin-mungkin saja," kata Budi.

Ia menjelaskan, inti dari pembentukan satgasus anti korupsi ini adalah sebagai upaya melakukan percepatan terhadap suatu kasus yang sedang ditangani. Caranya, yaitu melakukan koordinasi dengan lembaga penegak hukum lain, dalam hal ini Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan kejaksaan.

Mekanisme kerja sama dilakukan dengan mengoordinasikan kebutuhan kekuatan yang diperlukan. Namun tanggung jawab tetap diemban oleh lembaga yang menangani kasus tersebut. Budi mencontohkan, saat ada kasus yang sedang ditangani Bareskrim, KPK dan kejaksaan bisa membantu. Namun Bareskrim tetap bertanggung jawab atas kasus itu. Demikian juga, saat KPK membutuhkan bantuan saat menangani 36 kasusnya. Bareskrim dan kejaksaan juga membantu, tetapi penanggung jawabnya tetap KPK.

Alex Usman diperiksa

Pengusutan kasus dugaan korupsi pengadaan UPS terus berlanjut. Setelah memeriksa Abraham "Lulung" Lunggana sebagai saksi terhadap tersangka Alex Usman, kini giliran Alex Usman yang dimintai keterangan untuk menjadi saksi dengan tersangka Zainal Soleman.

Alex dijadikan salah satu tersangka, karena saat proyek UPS dijalankan, ia sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) Suku Dinas (Sudin) Pendidikan Menengah Jakarta Barat. Tersangka lain adalah Zainal Soleman yang saat itu sebagai PPK Sudin Pendidikan Menengah Jakpus.

Kemarin, kuasa hukum Alex Usman, Eri Rossatria, datang ke Bareskrim Polri untuk mendampingi kliennya diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Zainal Soleman. (B12)

-----------------------

Artikel ini sebelumnya ditayangkan di harian Kompas edisi Kamis, 7 Mei 2015, dengan judul "Satgas Anti Korupsi Belum Dilibatkan".