Pedagang Menaruh Harapan pada Retribusi Elektronik

JAKARTA, KOMPAS — Sejumlah pedagang menaruh harapan besar pada program penataan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Selain kepastian usaha, mereka tidak ingin direcoki beraneka pungutan liar dengan diterapkannya sistem retribusi elektronik.

Sejumlah pedagang di sentra ikan hias di Jalan Gunung Sahari, Jakarta Pusat, Kamis (21/5), menyatakan terbantu dengan sistem retribusi debet otomatis. Saldo tabungan di rekening didebet sebesar Rp 90.000 setiap tanggal 15, 20, 25, atau akhir bulan. Di lokasi sebelumnya, yakni di Jalan Kartini, mereka harus membayar Rp 3.000 per hari, serta uang keamanan Rp 15.000 per minggu.

Ketua Pengurus Pedagang Ikan Hias 023 Jakarta Pusat Tabrani menambahkan, selain membayar retribusi, kartu berfungsi sebagai pengganti identitas tempat usaha, sekaligus untuk memastikan tidak ada satu pedagang yang menyewa lebih dari satu kios. Sebelumnya, ada pedagang yang menyewa lebih dari satu kios, tetapi hanya membayar sewa untuk satu kios.

Sentra ikan itu salah satu lokasi pedagang yang menerapkan retribusi elektronik. Dinas Koperasi UMKM dan Perdagangan DKI Jakarta mencatat, sekitar 12.000 pedagang di Jakarta terdata dan memegang kartu. Pada saat yang sama, Gubernur DKI Jakarta menginstruksikan pendataan seluruh pedagang untuk penerapan sistem itu melalui lurah dan camat.

Dadang (30), pedagang makanan di Tanah Abang, Jakarta Pusat, mengatakan telah didata petugas, tetapi dirinya khawatir pendataan tidak berdampak pada kelangsungan usahanya.

Sejak menjadi pedagang kaki lima di sekitar Pasar Tanah Abang tahun 2010, Dadang mengaku rutin menyetor uang kebersihan kepada oknum Rp 2.000-Rp 3.000 per hari. Dia mengaku siap direlokasi agar lebih tenang berjualan dan tidak lagi dikejar-kejar satuan polisi pamong praja (satpol PP).

Sejumlah pedagang di Jalan Pisangan Lama Raya, Jakarta Timur, yang masuk kelompok PKL JT 036, menyambut baik sistem elektronik. Bagi para pedagang, pembayaran retribusi ke bank lebih terjamin keamanannya dibandingkan dikutip oleh petugas yang rawan bocor.

Ketua PKL JT 036 Yus Rustadi mengatakan, penerapan sistem juga memastikan tidak ada lagi organisasi-organisasi masyarakat (ormas) yang meminta bayaran. "Sejak sistem debet otomatis diperkenalkan, pemerintah berjanji kepada kami bahwa mereka menjamin tak ada lagi ormas yang bisa meminta bayaran kepada kami, pedagang," katanya.

Di kelompok PKL JT 036 terdapat 100 kios yang digunakan 60 PKL. Umumnya, kios-kios itu digunakan untuk berdagang pisang. Sebelum penerapan sistem itu, kios-kios PKL itu juga diperbaiki dengan diganti atapnya menggunakan atap seng yang ditanggung masing-masing pedagang sebesar Rp 2,95 juta per kios. Deretan kios PKL itu kini lebih tampak seragam dan tidak lagi kumuh. "Autodebet akan dimulai Juni setelah seluruh pedagang melunasi biaya renovasi kios," ujar Rustadi.

Pendataan

Salah satu wilayah yang sedang menjalankan pendataan pedagang adalah Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Grogol Petamburan, Jakarta Barat. Di kelurahan itu terdapat empat lokasi fasilitas sosial (fasos) dan umum (fasum) yang dimanfaatkan untuk PKL. Lokasi itu, antara lain, di saluran air Pasar Kopro (Tomang Barat), Jalan Raya Pengairan, sekitar trotoar dan bantaran kali yang berada di kawasan Mal Taman Anggrek, serta Jalan Tanjung Duren Raya. Di masing-masing lokasi terdapat lebih dari 50 PKL.

Lahan fasos dan fasum itu dapat difungsikan ganda termasuk untuk berjualan PKL. Syaratnya, fasos dan fasum itu masih tetap berfungsi. Waktu berjualan juga dibatasi dan terjadwal antara pagi, sore, dan malam hari saja. PKL diprioritaskan bagi warga yang berdomisili di kelurahan itu.

Kepala Dinas KUMKMP DKI Jakarta Joko Kundaryo menambahkan, proses pendataan dan penetapan lokasi jualan masih berproses di kelurahan, kecamatan, dan kota. Data yang dihasilkan akan menjadi acuan penataan.

Hingga Maret 2015 terdaftar 40.686 PKL di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Mereka berjualan di lokasi binaan, lokasi sementara, dan di luar lokasi itu. "Potensi jumlah pedagang di lapangan lebih besar karena pendataan belum rampung," kata Joko.

Tempatnya di trotoar

Berbeda dengan pejabat sebelumnya, Gubernur Basuki Tjahaja Purnama berpendapat, trotoar, jalan, dan taman adalah sebagian lokasi alami tempat berjualan bagi PKL. Lokasi-lokasi itu merupakan titik pertemuan orang yang memungkinkan kelangsungan usaha PKL.

Basuki mengatakan, dirinya tidak anti-PKL yang berjualan di lokasi fasilitas umum. Namun, PKL perlu diatur jumlah, waktu, dan lokasinya agar tidak menimbulkan kemacetan, mengokupasi trotoar, hingga menutup akses pejalan kaki atau taman bagi masyarakat umum.(MKN/DEA/B02/B12/JAL/MDN)
______________________
Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 22 Mei 2015, di halaman 28 dengan judul "Pedagang Menaruh Harapan pada Retribusi Elektronik".