Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepala BNN: Pemakai Dipenjara Justru Suburkan Peredaran Narkoba karena...

Kompas.com - 25/06/2015, 19:54 WIB
Robertus Belarminus

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Badan Narkotika Nasional (BNN) mencatat, jumlah pemakai atau "korban" narkoba yang dipenjara mencapai angka puluhan ribu selama lima tahun belakangan. Padahal, memenjarakan korban sama saja menyuburkan peredaran barang haram tersebut di dalam penjara.

Hal ini disampaikan Kepala BNN Komisaris Jenderal Anang Iskandar dalam peringatan Hari Anti Narkotika Internasional di Cawang, Jakarta Timur, Kamis (25/6/2015). Menurut Anang, memenjarakan penyalah guna telah menyalahi aturan.

"Kita harus menyadari penyalah guna itu orang sakit, ketika dia kambuh, akhirnya butuh narkoba. Dia dapat barang dari mana? Ya dari luar. Nah, ini yang menjadi ladang para bandar narkoba untuk mengedarkan di penjara," kata Anang.

Anang melanjutkan, seharusnya para pengguna direhabilitasi, bukan dipenjara. Sebab, hukuman penjara telah menyalahi aturan. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 salah satunya mengatur penyalah guna narkoba harus direhabilitasi. Tetapi, lima tahun undang-undang itu berjalan, pemenjaraan terhadap pemakai masih saja terjadi.

"Saya ada datanya lho. Lima tahun berjalan, penyalah guna justru ada 20.000 orang (dipenjara). Kondisi ini sangat disayangkan dengan pencanangan kami untuk merehabilitasi pecandu narkoba," ujar Anang.

Kondisi ini tak lepas dari perbedaan tindakan antar-institusi penegak hukum. Anang berharap adanya kesamaan tujuan antar-penegak hukum. "Undang-undang kita enggak bilang seperti itu (untuk dipenjara), tetapi pelaksanaannya seperti itu (dipenjara)," ujarnya.

BNN menyatakan tetap optimistis merehabilitasi para penyalah guna narkoba. BNN mengklaim, sejak dimulainya kampanye merehabilitasi pemakai narkoba tahun lalu, sudah 3.000 orang yang direhabilitasi.

Presiden Joko Widodo pun, menurut dia, sudah meminta agar target tersebut ditingkatkan. Terlebih, BNN memiliki target untuk merehabilitasi 100.000 penyalah guna tahun ini. Adapun tahun depan, BNN menargetkan 200.000 penyalah guna yang direhabilitasi.

"Itu (3.000 orang direhab) sudah bagus karena baru lahir sudah angka sekian. Tahun ini kita baru pertama melangkah dan tahun depan sudah di-warning oleh Presiden untuk lebih targetnya," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bingung dengan Potongan Gaji untuk Tapera, Pegawai Swasta: Yang Punya Rumah Kena Juga, Enggak?

Bingung dengan Potongan Gaji untuk Tapera, Pegawai Swasta: Yang Punya Rumah Kena Juga, Enggak?

Megapolitan
Ulah Keblinger Pria di Koja, Curi Besi Pembatas Jalan untuk Nafkahi Keluarga Berujung Ditangkap Polisi dan Warga

Ulah Keblinger Pria di Koja, Curi Besi Pembatas Jalan untuk Nafkahi Keluarga Berujung Ditangkap Polisi dan Warga

Megapolitan
Kata Karyawan Swasta, Tapera Terasa Membebani yang Bergaji Pas-pasan

Kata Karyawan Swasta, Tapera Terasa Membebani yang Bergaji Pas-pasan

Megapolitan
Soal Wacana Rusun Baru untuk Eks Warga Kampung Bayam, Pemprov DKI: 'Don't Worry'

Soal Wacana Rusun Baru untuk Eks Warga Kampung Bayam, Pemprov DKI: "Don't Worry"

Megapolitan
DPC Gerindra Serahkan 7 Nama Bakal Calon Wali Kota Bogor ke DPD

DPC Gerindra Serahkan 7 Nama Bakal Calon Wali Kota Bogor ke DPD

Megapolitan
Gaji Dipotong untuk Tapera, Pegawai Swasta: Curiga Uangnya Dipakai Lagi oleh Negara

Gaji Dipotong untuk Tapera, Pegawai Swasta: Curiga Uangnya Dipakai Lagi oleh Negara

Megapolitan
Fakta-fakta Penemuan Mayat Dalam Toren Air di Pondok Aren: Korban Sempat Pamit Beli Kopi dan Ponselnya Hilang

Fakta-fakta Penemuan Mayat Dalam Toren Air di Pondok Aren: Korban Sempat Pamit Beli Kopi dan Ponselnya Hilang

Megapolitan
Heru Budi Sebut Bakal Ada Seremonial Khusus Lepas Nama DKI Jadi DKJ

Heru Budi Sebut Bakal Ada Seremonial Khusus Lepas Nama DKI Jadi DKJ

Megapolitan
Keberatan soal Iuran Tapera, Karyawan Keluhkan Gaji Pas-pasan Dipotong Lagi

Keberatan soal Iuran Tapera, Karyawan Keluhkan Gaji Pas-pasan Dipotong Lagi

Megapolitan
Duka Darmiyati, Anak Pamit Beli Kopi lalu Ditemukan Tewas Dalam Toren Tetangga 2 Hari Setelahnya

Duka Darmiyati, Anak Pamit Beli Kopi lalu Ditemukan Tewas Dalam Toren Tetangga 2 Hari Setelahnya

Megapolitan
Pengedar Narkoba di Koja Pindah-pindah Kontrakan untuk Menghilangkan Jejak dari Polisi

Pengedar Narkoba di Koja Pindah-pindah Kontrakan untuk Menghilangkan Jejak dari Polisi

Megapolitan
DPC Gerindra Tunggu Instruksi DPD soal Calon Wali Kota Pilkada Bogor 2024

DPC Gerindra Tunggu Instruksi DPD soal Calon Wali Kota Pilkada Bogor 2024

Megapolitan
Perempuan Tewas Terlindas Truk Trailer di Clincing, Sopir Truk Kabur

Perempuan Tewas Terlindas Truk Trailer di Clincing, Sopir Truk Kabur

Megapolitan
Keluarga di Pondok Aren Gunakan Air buat Sikat Gigi dan Wudu dari Toren yang Berisi Mayat

Keluarga di Pondok Aren Gunakan Air buat Sikat Gigi dan Wudu dari Toren yang Berisi Mayat

Megapolitan
Heru Budi: Tinggal Menghitung Bulan, Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

Heru Budi: Tinggal Menghitung Bulan, Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota Negara

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com