Rabu, 29 Maret 2017

Megapolitan

PKL Tanah Abang Ditertibkan, Kenapa Ahok Dukung Pasar Tumpah Benhil?

Selasa, 30 Juni 2015 | 14:07 WIB
Kompas.com/Kurnia Sari Aziza Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) makanan takjil, di Pusat Jajanan Bendungan Hilir (Benhil), Jakarta Pusat, Sabtu (27/6/2015).
JAKARTA, KOMPAS.com - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama memiliki sikap yang berbeda dalam memperlakukan pedagang kaki lima (PKL) di Pasar Tanah Abang dengan PKL di pasar tumpah Pusat Jajanan Bendungan Hilir (Benhil).

Terhadap PKL Tanah Abang, Basuki terkesan keras, sementara para penjual hidangan takjil di Pasar Benhil justru diperbolehkan berjualan.

Ahok memiliki alasan tersendiri dengan kebijakan itu. Basuki menilai pusat jajanan di Benhil sudah turun-temurun. "Makanya Benhil karena sudah tradisi, kita mau bangun pasarnya. Kita itu sebenarnya bukan mau menghilangkan PKL, konsep kami bagaimana PKL ini ditata, karena PKL ini tulang punggung ekonomi rakyat," ujar Basuki di Balai Kota, Selasa (30/6/2015).

Hal yang tidak disukai Basuki dari PKL adalah ketika mereka merugikan masyarakat sekitar. PKL seperti itu, kata Basuki, sama saja dengan preman.

Basuki mengatakan Pemerintah Provinsi DKI ingin PKL tertata dengan rapi. Jika PKL sudah tertata dan terdaftar resmi, Pemprov DKI bisa menarik retribusi sebesar Rp 2.000 yang akan menguntungkan Pemprov DKI.

Akan tetapi, para PKL tidak akan merasa rugi. Sebab, biasanya mereka justru menyetor uang lebih banyak kepada preman jika tidak menjadi PKL yang terdaftar.

"Kita bisa narik retribusi Rp 2.000 asal dia daftar resmi. PKL sekarang justru bisa bayar ke preman sampai Rp 20.000 sampai Rp 60.000. Nah kami ingin supaya pedagang ini bisa untung. Makanya salah satu contohnya adalah Lenggang Jakarta yang kita latih itu," ujar Basuki.

Ikuti perkembangan berita ini dalam topik:

Penulis: Jessi Carina
Editor : Kistyarini