"Kalau Perlu, Bikin Ahok Bisa sampai Masuk Penjara"

Padahal, menurut dia, kesalahan-kesalahan yang ditemukan BPK itu sudah terjadi sejak zaman pemerintahan Gubernur DKI Fauzi Bowo yang justru saat itu mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Ia pun meminta BPK untuk memeriksa serta mengaudit seluruh laporan keuangan yang terdapat di satuan kerja perangkat daerah (SKPD) serta unit kerja perangkat daerah (UKPD) DKI. 

"Mulai sekarang, periksa saja DKI sekencang mungkin, periksa saja. Kalau perlu, bikin Ahok (Basuki) bisa sampai masuk penjara," kata Basuki, di Balai Kota, Selasa (7/7/2015). 

Meskipun demikian, Basuki meminta BPK menetapkan standar yang sama dalam mengaudit laporan keuangan di semua kabupaten, kota, dan provinsi di Indonesia. Selain itu, Basuki juga akan melakukan audit.

"Ada kepala daerah yang daerahnya dapat WTP, toh dia masuk penjara juga. Saya mau tahu ini, biar kita semua terbuka dan selesaikan masalah di republik ini supaya beres. Jangan BPK merasa kayak Tuhan Allah yang Mahakuasa saja di republik ini," kata Basuki lagi dengan nada suara meninggi. 

Pemprov DKI mendapat opini WDP terhadap laporan keuangan tahun 2014. BPK mendapatkan 70 temuan dalam laporan keuangan daerah senilai Rp 2,16 triliun.

Temuan itu terdiri dari program yang berindikasi kerugian daerah senilai Rp 442 miliar dan berpotensi merugikan daerah sebanyak Rp 1,71 triliun.

Temuan lainnya berupa kekurangan penerimaan daerah senilai Rp 3,23 miliar, belanja administrasi sebanyak Rp 469 juta, dan pemborosan senilai Rp 3,04 miliar.

BPK lantas menyoroti beberapa temuan yang wajib menjadi perhatian Pemprov DKI. Temuan itu adalah aset seluas 30,88 hektar di Mangga Dua dengan PT DP yang dianggap lemah dan tidak memperhatikan faktor keamanan aset.

Selain itu, ada pengadaan tanah RS Sumber Waras di Jakarta Barat yang tidak melewati proses pengadaan memadai. Indikasi kerugiannya sebesar Rp 191 miliar.

Pemprov DKI juga mengalami kelebihan bayar biaya premi asuransi senilai Rp 3,7 miliar, juga pengeluaran dana Bantuan Operasional Pendidikan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp 3,05 miliar.

Temuan lain yang perlu diwaspadai Pemprov DKI adalah penyertaan modal dan aset kepada PT Transportasi Jakarta yang tak sesuai ketentuan. Hal ini menyangkut tanah seluas 794.000 meter persegi, bangunan seluas 234 meter persegi, dan tiga blok apartemen yang belum diperhitungkan sebagai penyertaan modal kepada BUMD.

Hal lain yang menyebabkan DKI dapat opini WDP adalah anggapan bahwa Pemprov DKI kurang bisa menjaga aset dan berakibat pada beralihnya aset ke pihak ketiga. Akibatnya, hal itu berpotensi merugikan daerah senilai Rp 3,58 triliun.