Pendatang Dipersilakan Datang, tetapi Harus Mengikuti Aturan

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta Edison Sianturi, Sabtu (11/7), mengatakan, petugas di seluruh kelurahan telah diimbau untuk memantau pendatang dan lokasi yang berpotensi dihuni para pendatang pasca Lebaran.

Titik-titik potensial itu antara lain sekitar kawasan industri, perniagaan, dan perkantoran. Pembinaan akan digelar serentak 14 hari setelah Idul Fitri.

Sejumlah lokasi akan diawasi ketat, melibatkan satuan polisi pamong praja, petugas kependudukan, serta kelurahan, antara lain di pinggiran rel, kolong jembatan atau jalan raya, serta sekitar saluran dan waduk. "Siapa saja boleh datang, tetapi jangan tinggal di lokasi terlarang, syarat administrasi juga harus lengkap," kata Edison.

Pendatang yang akan tinggal di Jakarta diimbau membawa surat keterangan pindah dari dinas kependudukan daerah asal. Mereka juga dianjurkan memiliki surat keterangan kerja dari instansi atau perusahaan di Jakarta.

Menurut Edison, data nomor induk kependudukan para pendatang akan dicatat. "Kami akan bantu mutasi alamat, syaratnya ada surat pindah. Namun, jika tak ada, kami akan berkirim surat ke pemerintah asal memberitahukan bahwa warganya ada yang datang dan tinggal di Jakarta sehingga datanya tidak ganda," ujarnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama telah memerintahkan jajarannya agar mengawasi kantong-kantong yang berpotensi ditempati pendatang dari luar Jakarta menjelang masa Lebaran dan sesudahnya.

Secara khusus, Basuki bahkan meminta agar rumah-rumah kos dan rumah petak di pinggir sungai atau waduk dibongkar agar tidak menjadi kantong kawasan kumuh baru.

"Kami bukan melarang (pendatang). Ibu Kota tempat yang terbuka. Yang tidak boleh adalah lokasi tanah negara, jalan inspeksi, dan waduk yang dijadikan rumah petak dan kos murah. Semua harus dibongkar. Itu yang membuat urbanisasi jadi gampang di Jakarta," kata Basuki.

Dia menambahkan, Lebaran ini menjadi momentum untuk mengawasi semua wilayah. Lurah, camat, suku dinas, dan wali kota harus turun menginventarisasi kekurangan sarana dan prasarana publik di wilayahnya, seperti trotoar, jalan, dan taman.

"Saya berharap semua memonitor radio monitor, program Qlue yang ada di smartcity, termasuk kamera pengawas yang ada. Tak mungkin kita terus patroli. Ini kesempatan kita untuk bisa berkeliling, mumpung jalanan sepi. Saya juga akan berkeliling untuk mengawasi semua wilayah," katanya.

Aparat juga harus mengetahui jika ada penghuni liar yang masuk ke wilayahnya. "Kalau ada yang tinggal di emperan toko, dia harus dibawa ke panti sosial. Semua yang tinggal di rumah susun harus memiliki KTP beralamat rusun," ujarnya.

Menurut Basuki, pihaknya sedang mengupayakan agar semua penduduk Jakarta memiliki KTP sesuai tempat tinggalnya. "Kalau ada yang datang ke Jakarta bisa membeli apartemen, rumah, atau membuka usaha, saya perintahkan agar dia diberi KTP Jakarta karena NPWP dia akan pindah ke Jakarta," ujarnya.

Dekat pusat perdagangan

Pantauan Kompas di lapangan menunjukkan, permukiman padat penduduk yang berdekatan dengan pusat-pusat perdagangan masih menjadi magnet bagi para pendatang. Selepas Lebaran, biasanya banyak orang baru datang mendulang rezeki di Ibu Kota.