Sebelumnya, Garuda Institute pada hari Minggu (12/7/2015) merilis 12 temuan indikasi Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama korupsi dalam pembelian lahan milik RS Sumber Waras. Salah satu temuannya menyebutkan kalau lokasi lahan yang dibeli Pemprov DKI sering banjir dan macet.
Temuan Garuda Institute lainnya juga menyebutkan lahan yang dibeli Pemprov DKI masih digunakan oleh RS Sumber Waras untuk berbagai kegiatan. Abraham menjelaskan, hal tersebut termasuk di dalam salah satu kesepakatan antara RS Sumber Waras dengan Pemprov DKI usai proses jual-beli lahan tersebut terlaksana.
"Kita sepakat sama Pemprov buat kasih waktu dua tahun. Jadi dua tahun semua pasien dan pengobatan semuanya pindah ke lahan Pemprov, lahan kita direnov semua, baru pasien pindah lagi ke bangunan Sumber Waras dan Pemprov bisa pakai lahan itu bangun rumah sakit kanker," tutur Abraham.
Menurut Abraham, tidak ada satu pun kegiatan rumah sakit yang terbengkalai akibat pemindahan pasien. Malah, pelayanan semakin membaik karena di lahan milik Pemprov DKI kini, ada ruangan khusus yang cukup besar untuk melayani peserta BPJS Kesehatan.
Pemprov DKI membeli 3,64 hektar lahan RS Sumber Waras untuk dijadikan rumah sakit kanker. Rencananya, di rumah sakit kanker itu dilengkapi sejumlah peralatan canggih yang bisa menunjang pengobatan setaraf dengan rumah sakit di luar negeri.
Jika ada pasien RS Sumber Waras yang membutuhkan alat-alat canggih pun, bisa dengan mudah menuju rumah sakit kanker milik Pemprov DKI yang berada tepat di sebelahnya.