Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Terkait Izin Ojek, Dishub DKI Kumpulkan Orang Pintar

Kompas.com - 03/08/2015, 12:28 WIB
Aldo Fenalosa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta akan mengajak sejumlah pihak di bidang transportasi untuk membahas perizinan operasional ojek di Jakarta. Sebab mereka tidak ingin perizinan ojek tersebut nantinya akan memberi masalah baru di Ibu Kota.

"Jadi semua program Pak Gubernur (Basuki Tjahaja Purnama) itu bagus tetapi kita sebagai anak buah harus memberi telaahnya. Kita lihat aspek hukumnya dan kita kaji. Kita kumpulin orang-orang pintar untuk ngomong di sana," kata Kepala Dishub Andri Yansyah kepada Kompas.com, Senin (3/7/2015).

Andri akan memanfaatkan wadah Forum Lalu Lintas yang dikelola Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) Polda Metro Jaya untuk mempertemukan sejumlah pihak guna membahas perizinan ojek juga sejumlah masalah lalu lintas lain di Jakarta.

"Sekarang kita kan juga punya Forum Lalu Lintas nih. Jadi saya kejar forum itu untuk digunakan sebagai wadah. Mengundang Pak Gubernur, DTKJ (Dewan Transportasi Kota Jakarta), segala macam di sana akan kita rumuskan isu-isu terkait lalu lintas juga terkait ojek. Dari aspek hukumnya juga. Pakar tata kota juga kita libatkan. Saya sudah melayangkan surat ke Biro KDH (Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri/KDH-KLN) untuk dicarikan jadwal," sebut Andri.

Dalam waktu dekat ini Dishub DKI juga akan mengadakan pertemuan tersendiri dengan DTKJ guna mendengar pemaparan mereka mengenai dinamika transportasi ojek yang ada di Jakarta. Tak hanya mengenai ojek, Dishub DKI juga akan menelaah mengenai taksi Uber bersama DTKJ.

"Termasuk itu (Uber). Untuk DTKJ besok tanggal 5 (Agustus 2015) saya rapat, kita harus mendengar dari mereka, terutama dasar hukum. Kalau dasar hukumnya sudah ada dan kita punya analisanya, kenapa tidak (diberi izin). Pokoknya sekarang jangan coba-coba, kalau memang bisa ya bisa, kalau enggak bisa ya enggak. Harus pasti," imbuhnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com