Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Gedung DPRD Ini Rumah Rakyat, Masa Masuk Harus Bayar"

Kompas.com - 17/09/2015, 07:23 WIB
Jessi Carina

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Beragam pertanyaan disampaikan oleh anggota Badan Anggaran DPRD DKI kepada Kepala Dinas Perhubungan DKI Andriansyah. Permasalahan internal DPRD seperti parkir yang kini diatur oleh Dinas Perhubungan pun ikut ditanyakan saat rapat pembahasan Kebijakan Umum Anggaran - Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2016.

"Soal parkir di DPRD ini Pak dari Disub di Gedung DPRD. Kita enggak ngerti juga kenapa harus begini. Coba Pak ceritakan apa yang terjadi di wilayah otoritas DPRD ini," ujar anggota Banggar DPRD Pantas Nainggolan di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Rabu (16/9/2015) malam.

Andri pun menjawab dengan antusias. Dia melihat diskusi antara DPRD dengan Dinas Perhubungan sudah semakin seru. Dia pun menjawab pertanyaan Pantas.

"Seru aja nih Pak. Jadi gini Pak, kami ini kerja berdasarkan permohonan. Di situ ada permohonan dari Sekwan untuk tertibkan parkir. Ini kan supaya tertib pak," ujar Andri.

Pemimpin Banggar DPRD DKI Mohamad Taufik pun ikut bertanya mengenai hal itu kepada Andri.

"Kan ada bacaan tuh Pak kalau mulai tanggal 21 mulai bayar, itu yang menganggu pikiran Dewan Pak ha-ha-ha," ujar Taufik.

Andri pun menjelaskan bahwa anggota Dewan akan diberi perlakuan khusus. Mereka tidak akan dikenakan biaya sepeserpun untuk memarkir di gedung DPRD. Lahan parkirnya sendiri sudah disediakan secara khusus.

Sementara untuk pegawai negeri sipil (PNS) mereka akan dikenakan tarif berlangganan sebesar Rp 11.000 per bulan. Untuk masyarakat umum, dikenakan tarif gratis pada satu jam pertama dan membayar sesuai ketentuan pada jam berikutnya.

"Cuma Rp 11.000 Pak sebulan. Kecil banget itu. Untuk masyarakat kita terapkan sejam pertama gratis, sejam berikutnya bayar ketentuan. Kalau buat bapak-bapak Dewan khusus spesial gratis," ujar Andri.

Taufik pun menambahkan bahwa bukan itu yang dikhawatirkan anggota Dewan. Akan tetapi, anggota Dewan keberatan jika masyarakat yang datang ke gedung DPRD harus dikenai biaya parkir. Taufik ingin, masyarakat bisa gratis masuk ke gedung DPRD.

"Jadi anggap aja ini amalnya Dishub Pak. Amal ajalah ini," ujar Taufik.

"Gini Pak, filosofinya Gedung DPRD itu rumah rakyat. Masa mau masuk harus bayar," ujar anggota Banggar lain, Syahrial, menimpali.

"Jadi Pak, jangan masyarakat datang mau sampaikan masalah ke DPRD dia harus bayar. Tolong ya Pak Andri," ujar Taufik.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Polisi Kantongi Identitas Preman Perusak Gerobak Bubur Pakai Celurit di Jatinegara

Polisi Kantongi Identitas Preman Perusak Gerobak Bubur Pakai Celurit di Jatinegara

Megapolitan
Preman Penghancur Gerobak Bubur di Jatinegara Masih Buron

Preman Penghancur Gerobak Bubur di Jatinegara Masih Buron

Megapolitan
Jambret Beraksi di Depan JIS, Salah Satu Pelaku Diduga Wanita

Jambret Beraksi di Depan JIS, Salah Satu Pelaku Diduga Wanita

Megapolitan
Kondisi Terkini TKP Brigadir RAT Bunuh Diri: Sepi dan Dijaga Polisi

Kondisi Terkini TKP Brigadir RAT Bunuh Diri: Sepi dan Dijaga Polisi

Megapolitan
Wanita Jatuh ke Celah Peron dan Gerbong KRL di Stasiun Manggarai

Wanita Jatuh ke Celah Peron dan Gerbong KRL di Stasiun Manggarai

Megapolitan
Tepergok Curi Motor di Kelapa Gading, Pelaku Tembaki Sekuriti dengan Airsoft Gun

Tepergok Curi Motor di Kelapa Gading, Pelaku Tembaki Sekuriti dengan Airsoft Gun

Megapolitan
Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Kompolnas Tetap Dorong Brigadir RAT Diotopsi: Untuk Memperjelas Penyebab Kematian

Megapolitan
Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Bule AS Terkesan dengan KRL Jakarta: Lebih Bagus dan Bersih dari Subway New York dan Chicago

Megapolitan
Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Kompolnas Dorong Penyelidikan dan Penyidikan Kasus Bunuh Diri Brigadir RAT Secara Profesional

Megapolitan
Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Tak Terkait SARA, Perusakan Gerobak Bubur di Jatinegara Murni Aksi Premanisme

Megapolitan
Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Polisi Bubarkan Pemuda yang Nongkrong Hingga Larut Malam di Jakut Demi Hindari Tawuran

Megapolitan
Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Dua Pemuda Terjerat Pinjol Pilih Merampok, Berakhir Dipenjara dengan Ancaman Hukuman 12 Tahun

Megapolitan
Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Keluarga Tolak Otopsi Jenazah Brigadir RAT yang Bunuh Diri di Mampang

Megapolitan
Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Pemilik Rumah Tempat Brigadir RAT Bunuh Diri Minta Publik Tak Berasumsi

Megapolitan
Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Jenazah Brigadir RAT Telah Dibawa Pihak Keluarga dari RS Polri Kramat Jati

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com