Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPT untuk Pilkada Tangsel Ditetapkan, 2 Calon Wali Kota Tak Setuju

Kompas.com - 02/10/2015, 20:30 WIB
Andri Donnal Putera

Penulis

TANGERANG, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) Tangerang Selatan resmi menetapkan jumlah Daftar Pemilih Tetap (DPT) untuk pemilihan kepala daerah atau pilkada Tangerang Selatan, 9 Desember 2015 mendatang, sebanyak 913.437 pemilih.

Dalam proses penetapan ini, terjadi pro dan kontra dari masing-masing perwakilan. Perwakilan pasangan calon wali kota nomor urut satu (Ikhsan Modjo-Li Claudia Chandra) dan nomor urut dua (Arsid-Elvier Ariadiannie Soedarto Poetri) secara lantang menolak penetapan DPT oleh KPUD. Sedangkan perwakilan pasangan calon nomor urut tiga (Airin Rachmi Diany-Benyamin Davnie) merasa tidak ada yang salah dengan penetapan DPT tersebut.

Sempat pula terjadi interupsi yang disampaikan perwakilan pasangan calon nomor satu dan dua. Mereka mempermasalahkan adanya Daftar Pemilih Sementara (DPS) ganda yang di Tangerang Selatan.

"DPS ganda yang kami sampaikan kemarin itu ternyata belum diverifikasi oleh KPUD. Terbukti kan kami minta dimasukkan tiga DPS secara random dan kelihatan masih bermasalah itu," kata perwakilan Arsid-Elvier, Drajat Sumarsono, kepada Kompas.com, Jumat (2/10/2015).

Dalam rapat pleno penetapan DPT, Drajat juga mengeluarkan setumpuk data temuan kubunya yang diduga DPS ganda. Bersama dengan Drajat, perwakilan pasangan calon wali kota nomor urut satu, Djoko Prasetyo, juga menolak penetapan DPT. Menurut dia, KPUD tidak perlu terburu-buru menetapkan DPS yang menurutnya masih bermasalah menjadi DPT.

"Sebelumnya kan sudah kami sampaikan, ada sekitar 70 ribu lebih DPS ganda. Kami minta KPUD tidak terburu-buru untuk menetapkan DPT hari ini dan mencermati lagi masukan-masukan dari kami," tutur Djoko.

Secara terpisah, perwakilan pasangan calon wali kota nomor urut tiga, Sukarya, menilai tidak perlu mempermasalahkan apa yang diputuskan oleh KPUD. "Saya melihat, KPUD sudah terbuka. Tidak ada masalah juga. Ini kan masalah perspektif saja. KPUD sudah bekerja dengan maksimal," ujar Sukarya.

Menanggapi pro-kontra masing-masing perwakilan pasangan calon, Komisioner KPU Provinsi Banten Syaiful Bahri menyatakan penetapan DPT sudah tepat dilakukan hari ini sesuai jadwalnya. Jika masih ada keberatan, akan diperbaiki di kemudian hari, sesuai aturan yang tertera dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).

"Kalau penetapan DPT ditunda, akan berpengaruh ke logistik, rekrutmen PPK dan PPS, implikasinya akan banyak. Sesuai PKPU, ralat dan perbaikan masih bisa diurus H-6 sebelum pencoblosan, yaitu tanggal 3 Desember 2015. Saat itu, DPT harus sudah final," ucap Syaiful.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok : Harusnya Tidak Ada Pengangguran

Megapolitan
Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai 'Kompori' Tegar untuk Memukul

Keterlibatan 3 Tersangka Baru Kasus Tewasnya Taruna STIP, dari Panggil Korban sampai "Kompori" Tegar untuk Memukul

Megapolitan
Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Puncak Kasus DBD Terjadi April 2024, 57 Pasien Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Ahok : Buat Tinggal di Jakarta, Gaji Ideal Warga Rp 5 Juta

Megapolitan
Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Ahok: Saya Mendorong Siapa Pun yang Jadi Gubernur Jakarta Harus Serahkan Nomor HP Pribadi ke Warga

Megapolitan
Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Susul PKS dan Golkar, Partai Nasdem Gabung Koalisi Usung Imam-Ririn di Pilkada Depok 2024

Megapolitan
Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Masih Ada 7 Anak Pasien DBD yang Dirawat di RSUD Tamansari

Megapolitan
Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Viral Video Sekelompok Orang yang Diduga Gangster Serang Warga Bogor

Megapolitan
PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

PKS dan Golkar Berkoalisi, Dukung Imam Budi-Ririn Farabi Jadi Pasangan di Pilkada Depok

Megapolitan
Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Cerita Pinta, Bangun Rumah Singgah demi Selamatkan Ratusan Anak Pejuang Kanker

Megapolitan
Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Soal Jakarta Tak Lagi Jadi Ibu Kota, Ahok: Jangan Hanya Jadi Kota Besar, tapi Penduduknya Tidak Kenyang

Megapolitan
Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Jukir Minimarket: Kalau Dikasih Pekerjaan, Penginnya Gaji Setara UMR Jakarta

Megapolitan
Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin 'Nganggur'

Bakal Dikasih Pekerjaan oleh Pemprov DKI, Jukir Minimarket: Mau Banget, Siapa Sih yang Pengin "Nganggur"

Megapolitan
Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Bayang-bayang Kriminalitas di Balik Upaya Pemprov DKI atasi Jukir Minimarket

Megapolitan
Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Kala Wacana Heru Budi Beri Pekerjaan Eks Jukir Minimarket Terbentur Anggaran yang Tak Dimiliki DPRD...

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com