Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Lagi Bahas RAPBD DKI 2016, "E-budgeting" Malah Terkunci

Kompas.com - 22/12/2015, 14:32 WIB
Alsadad Rudi

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Saat rapat kerja antara Komisi A DRPD DKI dan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) bidang pemerintahan guna membahas rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (RAPBD) di Gedung DPRD DKI, Selasa (22/12/2015), e-budgeting terkunci.

Terkuncinya e-budgeting ini membuat DPRD gagal mengajukan penambahan anggaran untuk kegiatan BeritaJakarta tahun depan.

Kejadian bermula saat Sekretaris Komisi A Syarif mengusulkan penambahan anggaran Berita Jakarta dari Rp 2,2 miliar menjadi Rp 5,6 miliar. Usulan ini mendapat dukungan dari Kepala Dinas Kominfomas I'i Karunia.

BeritaJakarta merupakan media kehumasan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berada di bawah wewenang Dinas Kominfomas.

Namun, saat Syarif memerintahkan agar dilakukan penambahan anggaran, kata kunci untuk membuka e-budgeting tidak dapat terbuka. Alhasil, usulan penambahan anggaran pun batal.

Usai rapat, Syarif mengatakan, tujuannnya mengajukan penambahan anggaran untuk BeritaJakarta adalah agar tidak ada pemangkasan karyawan di media tersebut.

Menurut dia, anggaran Rp 5,6 miliar untuk Berita Jakarta pada tahun depan sudah ideal.

"Saya kalau pengadaan barang dan jasa dipangkas enggak masalah, asal jangan honor orang, penghasilan orang," ujar dia.

Menurut Syarif, pada awalnya anggaran untuk BeritaJakarta adalah Rp 5,6 miliar. Namun, saat pembahasan di tingkat Badan Anggaran, salah satu anggota Banggar, Bestari Barus mengajukan pemotongan anggaran BeritaJakarta hingga hanya tersisa Rp 400 juta.

"Gila tuh Bestari, Rp 400 juta buat apaan? Gue sempat marahin dia, le keterlauan le," ujar Syarif.

Setelah itu, anggaran BeritaJakarta kembali dinaikkan. Tetapi besarannya tidak sama seperti saat di awal, melainkan hanya Rp 2,2 miliar.

"Kalau mau mangkas pembelian barang dan jasa, silakan deh. Asal jangan honor orang," kata dia.

Rapat kerja antara Komisi A DRPD DKI Jakarta dan SKPD bidang pemerintahan merupakan tahap akhir dalam penyusunan RAPBD 2016.

Selain Komisi A, komisi-komisi lainnya yang ada di DPRD juga melakukan kegiatan serupa.

Setelah selesai dibahas di tingkat komisi, RAPBD akan disahkan menjadi APBD dalam sebuah sidang paripurna, untuk kemudian dikirimkan ke Kementerian Dalam Negeri.

Syarif mengaku tidak tahu apakah masih ada kesempatan untuk menambah anggaran untuk BeritaJakarta.

Sebab, sidang paripurna pengesahan RAPBD menjadi APBD kemungkinan besar akan dilakukan pada Rabu besok. "Paripurna kayaknya besok," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com