Batal Bangun Kampung Atlet, Pemprov DKI Dinilai Akan Rugi dalam Jangka Panjang

"Sesaat menguntungkan DKI karena berarti enggak membebani APBD 2016, tetapi dalam jangka panjang, tidak menguntungkan DKI karena seharusnya DKI mendapatkan aset, yaitu setelah Asian Games selesai, kita punya rusun. Akan tetapi, itu konsekuensi," ujar Sanusi di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Selasa (29/12/2015).

Ia juga menilai, penganggaran dana untuk pembangunan kampung atlet oleh Pemprov DKI tergolong singkat. (Baca: Komisi II DPR: Lebih Bagus kalau DKI Batal Bangun Wisma Atlet)

Pemprov DKI tidak dapat mengeluarkan dana APBD untuk membangun kampung atlet di Lahan Kemayoran yang bukan merupakan aset milik Pemprov DKI tersebut.

Sementara itu, menurut dia, pemerintah pusat tidak kunjung memberikan kepastian soal hibah lahan Kemayoran untuk pembangunan kampung atlet.

Sebelumnya, Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tak mempermasalahkan batalnya pembangunan kampung atlet oleh PT Jakarta Propertindo (Jakpro).

Selanjutnya, pembangunan kampung atlet di Kemayoran ini akan dilaksanakan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kementerian PU dan Pera).

Oleh karena itu, menurut Basuki, Pemprov DKI akan fokus membangun light rail transit atau LRT serta merevitalisasi velodrom untuk Asian Games 2018. (Baca: Batal Bangun Kampung Atlet, Ahok Fokus pada Velodrom dan LRT)