Dirut Dharma Jaya Mengaku Serahkan Analisis Investasi sejak 22 Desember

Pernyataannya ini disampaikan untuk membantah pernyataan Ketua TAPD, Sekretaris Daerah DKI Saefullah, yang beberapa waktu lalu menyebut PD Dharma Jaya tidak mendapatkan penyertaan modal pemerintah (PMP) karena tidak menyerahkan analisis investasinya.

Menurut Marina, saat itu dokumen analisis investasi diserahkan kepada salah satu anggota TAPD, yakni Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Heru Budi Hartono.

"Kami pada 22 Desember 2015 memberikan analisis investasi kepada BPKAD," kata dia saat dihubungi, Kamis (21/1/2016).

Marina mengatakan, pada 8 Januari 2016, Heru menyebut bahwa analisa investasi yang dibuat oleh Dharma Jaya sudah lengkap. Oleh karena itu, ia heran kenapa tiba-tiba perusahaannya itu tidak mendapatkan PMP.

"Pada 8 Januari 2016 mendapatkan kabar dari pihak BPKAD bahwa analisis investasi kami dinyatakan layak untuk mendapatkan suntikan modal. Namun, pada 12 Januari 2016, TAPD dan Banggar mencoret PMP kami," ujar Marina.

Sebagai informasi, PD Dharma Jaya menjadi satu-satunya BUMD yang gagal mendapatkan PMP pada APBD 2016. Secara total, sebenarnya ada 7 BUMD yang diusulkan mendapatkan PMP pada tahun ini.

Selain Dharma Jaya, keenam BUMD lainnya adalah PT MRT Jakarta, PT Transportasi Jakarta, PT Jakarta Propertindo, PT Bank DKI, PD Pasar Jaya, dan PD PAL Jaya.

Namun, berbeda dengan Dharma Jaya, usulan pemberian PMP untuk Dharma Jaya disetujui oleh TAPD. Nilai PMP untuk Dharma Jaya diketahui mencapai Rp 50 miliar.

"Kecuali Dharma Jaya karena analisis investasinya tidak ada. Nah, kondisi seperti ini jadi evaluasi buat BUMD supaya kalau mau merencanakan sesuatu harus dengan langkah yang benar."

"Kalau misal untuk kegiatan 2017 mau seperti apa, ya dari sekarang dia sudah mulai membuat proposal, kajian investasi, dan kelengkapan lainnya," kata Saefullah di Gedung DPRD DKI, Rabu (13/1/2016).