Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ahok: Mungkin Nyamuknya Mutan, Makanya Obat "Fogging" Mesti Sering Dicek

Kompas.com - 05/02/2016, 14:03 WIB
Kurnia Sari Aziza

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama mengaku telah meminta Dinas Kesehatan DKI Jakarta untuk mengecek obat yang digunakan dalam fogging atau pengasapan nyamuk Aedes aegypty.

Hal ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi merebaknya demam berdarah dengue (DBD) yang ditularkan melalui gigitan nyamuk tersebut. (Baca: Lakukanlah "Fogging" Saat Nyamuk Aedes Istirahat)

"Apakah obat fogging-nya tidak sesuai? Mungkin nyamuknya mutan, makanya mesti sering dicek," kata Basuki di Balai Kota, Jumat (5/2/2016).

Selain itu, menurut Basuki, warga perlu membersihkan rumah dan lingkungannya untuk mencegah perkembangan jentik nyamuk Aedes aegypty.

Basuki lantas mencontohkan penularan DBD di wilayah tempat tinggalnya. Basuki dan anak bungsunya terkena DBD beberapa waktu lalu. (Baca: Ahok: Pas Saya Kena DBD, Jentik Nyamuknya dari Dispenser).

Menurut dia, penyakit itu muncul dari Aedes aegepty yang berkembang biak di dispenser pos satpam di lingkungan tempat tinggalnya.

"Nah, kemarin anak saya kan kena (DBD) lagi. Dilihat, ternyata di pot bunga di atas kolam renang (jentik nyambuk berkembang). Supaya air kotor tak masuk ke kolam renang, dibuatlah tatakan," kata Basuki.

Selain itu, Basuki menambah honor juru pemantau jentik (jumantik) menjadi Rp 10.000 untuk setiap laporan yang diserahkan.

Basuki juga meminta warga untuk mengajukan permohonan fogging melalui aplikasi Qlue, yang memuat menu fogging. (Baca: Ahok Katakan Warga Bisa Minta "Fogging" Melalui Qlue).

"Kalau banyak warga minta fogging, berarti kemungkinan lurahnya kurang gencar (melakukan fogging atau sebar jumantik). Maka, kita harus tekan wali kota, kalau perlu gedor rumah orang, minimal beri surat pemberitahuan suruh dia periksa di rumahnya ada atau tidak (jentik nyamuk)," ujar Basuki.

Ia juga mengingatkan konsekuensi terkena DBD jika warga menolak didatangi jumantik atau petugas fogging.

"Ini memang pendidikan yang panjang," sambung Basuki.

Adapun jumlah penderita DBD di Jakarta meningkat dalam sepekan ini. (Baca: Ini Penyebab "Fogging" Tak Ampuh Basmi Nyamuk DBD).

Data di Dinas Kesehatan DKI Jakarta menunjukkan, kasus DBD di Jakarta selama Januari 2016 telah mencapai 330 kasus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Ada 292 Aduan Terkait Pembayaran THR 2024 Lewat Website Kemenaker

Megapolitan
Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Bantah Gonta-ganti Pengurus Tanpa Izin, Ketua RW di Kalideres: Sudah Bersurat ke Lurah

Megapolitan
Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Pelaku Pelecehan Payudara Siswi di Bogor Diduga ODGJ, Kini Dibawa ke RSJ

Megapolitan
Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Longsor di New Anggrek 2 GDC Depok, Warga: Sudah Hubungi Semua Pihak, Tidak Ada Jawaban

Megapolitan
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Fahira Idris Minta Jemaah Haji Jaga Kondisi Fisik

Megapolitan
Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Mahasiswa Dikeroyok di Tangsel, Setara Institute Minta Hentikan Narasi Kebencian Pemicu Konflik

Megapolitan
Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Khawatir Kalah karena Politik Uang, Hanya 1 Kader PKB Daftar Pilkada Bogor

Megapolitan
Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Dari 11, 4 Aduan Pekerja di Jakarta Terkait Pembayaran THR 2024 Telah Ditindaklanjuti

Megapolitan
Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Ketum PITI Diperiksa Polisi Terkait Laporan Terhadap Pendeta Gilbert

Megapolitan
Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Lurah di Kalideres Tak Masalah jika Digugat soal Penonaktifan Ketua RW, Yakin Keputusannya Tepat

Megapolitan
Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Polisi Selidiki Kepemilikan Pelat Putih Mobil Dinas Polda Jabar yang Kecelakaan di Tol MBZ

Megapolitan
Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Hanya 1 Kader Daftar Pilkada Bogor, PKB: Khawatir Demokrasi Rusak seperti Pemilu

Megapolitan
Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Pemkot Tangsel Bakal Evaluasi Ketua RT-RW Imbas Pengeroyokan Mahasiswa

Megapolitan
Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Meski Tersangka Sudah Ditetapkan, Polisi Sebut Penyidikan Kasus Tewasnya Taruna STIP Belum Final

Megapolitan
Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, 'Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan'

Mengingat Lagi Pesan yang Ada di STIP, "Sekolah Ini Akan Ditutup Jika Terjadi Kekerasan"

Megapolitan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com